Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis temuan terbaru mengenai wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden, dengan penolakan paling keras datang dari Generasi Z, tidak menyetujui usulan tersebut.
Mayoritas Publik Menolak Pilkada DPRD
Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, memaparkan bahwa survei dilakukan menggunakan metode multi-stage random sampling terhadap 1.200 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner, dengan margin of error plus minus 2,9 persen. Survei ini dilaksanakan pada periode 10 hingga 19 Oktober 2025 dan diperkaya dengan riset kualitatif.
Responden ditanyai mengenai persetujuan mereka terhadap wacana pilkada tidak langsung atau dipilih oleh DPRD. Hasilnya, sebanyak 66,1 persen menyatakan kurang setuju atau tidak setuju sama sekali. Sementara itu, 28,6 persen responden menyatakan sangat setuju atau cukup setuju, dan 5,3 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
“Jadi dari data ini kita lihat bahwa di atas 65 persen menolak pilkada DPRD,” ujar Ardian Sopa saat merilis hasil survei di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
Ardian menambahkan bahwa penolakan ini bersifat lintas gender, serta mayoritas masyarakat di pedesaan maupun perkotaan juga menolak wacana tersebut.
“Mereka yang tinggal di pedesaan menolak, secara mayoritas terhadap pilkada DPRD maupun yang ada di perkotaan menolak pilkada DPRD,” katanya.
Generasi Z Paling Keras Menolak
Penolakan terhadap usulan pilkada melalui DPRD ini utamanya datang dari Generasi Z, yaitu kelompok usia di bawah 27 tahun. Ardian menyatakan bahwa generasi ini menunjukkan penolakan paling kuat.
Berikut rincian penolakan berdasarkan generasi:
- Generasi Z (basis 11,5%): 84,0% menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali; 15,4% sangat setuju/cukup setuju; 0,6% tidak tahu/tidak jawab.
- Milenial (basis 35,3%): 71,4% menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali; 19,4% sangat setuju/cukup setuju; 9,2% tidak tahu/tidak jawab.
- Generasi X (basis 35,0%): 60,0% menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali; 37,5% sangat setuju/cukup setuju; 2,5% tidak tahu/tidak jawab.
- Baby Boomer (basis 18,2%): 63,0% menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali; 36,4% sangat setuju/cukup setuju; 0,6% tidak tahu/tidak jawab.
“Terlihat memang bahwa Gen Z memang paling keras menolak pilkada DPRD,” tegas Ardian.
Pemilih Partai Politik dan Capres Juga Menolak
Segmentasi pemilih partai politik menunjukkan mayoritas penolakan terhadap pilkada DPRD. Penolakan tertinggi datang dari pemilih Partai Gerindra (74,5%), disusul PKB (67,5%), Prabowo Subianto (67,1%), PDIP (56,3%), dan Golkar (58,3%).
“Jadi dari data ini memperlihatkan apa yang disuarakan oleh pemimpin elite partai ternyata belum diamini oleh pemilih partai yang bersangkutan,” imbuh Ardian.
Pada pemilih calon presiden (capres), penolakan juga terlihat signifikan. Pemilih Anies Baswedan yang menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali sebesar 60,9 persen. Sementara itu, pemilih Ganjar Pranowo menunjukkan angka 77,5 persen, dan pemilih Prabowo Subianto sebesar 67,1 persen.
LSI Denny JA juga menelisik pendapat responden berdasarkan kepuasan terhadap kinerja pemerintah terkait pilkada melalui DPRD. Hasilnya, baik responden yang menyatakan puas maupun tidak puas terhadap kinerja pemerintah mayoritas menolak pilkada melalui DPRD.
“Jadi baik yang (menyatakan) puas maupun tidak puas mayoritas menolak pilkada lewat DPRD,” pungkasnya.
