Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menghormati adanya pandangan dari partai politik mengenai usulan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Ia menyatakan bahwa pembahasan mengenai hal tersebut di DPR akan terbuka untuk diskusi lebih lanjut.
Pernyataan Eddy ini menanggapi sikap sejumlah elite partai politik, termasuk dari PDIP, yang menolak usulan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Eddy Soeparno menjelaskan bahwa setiap partai politik memiliki prinsip dan posisi masing-masing dalam isu tersebut.
“Nah, saya kira untuk dinamika seperti itu, kan di mana saja terjadi, untuk isu-isu tertentu kan masing-masing partai memiliki standing position gitu ya. Kami tentu menghormati posisi masing-masing dan semua partai,” ujar Eddy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/1/2026).
Wakil Ketua Umum PAN ini menekankan bahwa peluang untuk berdiskusi mengenai sistem Pilkada di Indonesia masih terbuka lebar. Ia menegaskan pentingnya untuk selalu mendahulukan kepentingan masyarakat.
“Tetapi inilah, apa, terbuka ruang untuk kita lakukan diskusi, dialog, dan saya kira dengan adanya dialog itu kita mencari titik temu,” kata Eddy.
Ia menambahkan, “Titik temu di antara semua pemangku kepentingan dengan tujuan satu ya, kita mendahulukan kepentingan daripada masyarakat di atas segala-galanya, gitu.”
Lebih lanjut, Eddy Soeparno menyoroti maraknya politik transaksional yang sangat terasa pada Pemilu 2024. Ia berharap ke depannya akan ada payung hukum yang mampu meminimalkan praktik politik uang dalam sistem politik di Indonesia.
“Jadi kita melihat bahwa Undang-Undang Pemilu itu merupakan sebuah undang-undang yang memang perlu dilakukan evaluasi. Karena kondisi yang senantiasa berubah di lapangan. Eh, terutama kita saksikan di Pemilu 2024 kemarin itu money politics dan politik apa namanya, politik pemilu mahal, itu sangat terasa,” ungkap Eddy Soeparno.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus telah menyuarakan penolakannya terhadap gagasan Pilkada tidak langsung. Deddy mempertanyakan apakah Indonesia ingin kembali ke masa lalu di mana partisipasi rakyat dalam memilih pemimpin dibatasi.
“Pertanyaannya, apakah kita mau mundur ke belakang di mana rakyat tidak terlibat dalam memilih pemimpin mereka? Bangsa-bangsa lain terus berusaha memperbaiki peradaban demokrasi mereka, kenapa kita justru ingin kembali dipangku oleh adab masa lalu yang buruk?” ujar Deddy kepada wartawan, Selasa (23/12).
Senada dengan Deddy, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira berpendapat bahwa jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, rakyat akan bereaksi negatif. Andreas mengusulkan agar pemilihan langsung yang saat ini berjalan lebih baik dibenahi.
“Dalam sistem demokrasi, berlaku hukum yang tidak tertulis: ‘apa yang sudah diberikan kepada rakyat, pantang untuk diambil kembali’. Perubahan sistem pemilihan kita, memang cenderung terlalu cepat, dari tidak langsung oleh DPRD menjadi pemilihan langsung oleh rakyat,” kata Andreas kepada wartawan, Rabu (31/12).
