Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menanggapi usulan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) menggunakan sistem e-voting. Daniel menilai usulan tersebut merupakan ide lama yang membutuhkan pematangan dan kesiapan yang sangat matang.
E-Voting sebagai Opsi, Namun Belum Siap Diterapkan
“Pilkada langsung dengan sistem e-voting sudah menjadi usulan lama yang perlu terus dimatangkan, dan ini menjadi salah satu opsi untuk menjawab persoalan yang selalu dihadapi dalam pemilu, termasuk praktik politik uang,” kata Daniel kepada wartawan pada Selasa (13/1/2026).
Menurut Daniel, penerapan e-voting memang bisa menjadi salah satu alternatif. Namun, ia menekankan bahwa sistem tersebut belum siap untuk langsung diterapkan secara nasional. “Penerapan e-voting membutuhkan kesiapan yang sangat matang, baik dari sisi infrastruktur, keamanan sistem (security), regulasi, maupun kepercayaan publik. Saat ini, mekanisme e-voting secara nasional juga belum diatur dan belum siap untuk langsung diterapkan,” jelasnya.
Penyempurnaan Demokrasi, Bukan Kemunduran
Daniel meyakini bahwa berbagai opsi penyelenggaraan pilkada, termasuk yang sedang dikaji, bukanlah sebuah kemunduran demokrasi. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bagian dari upaya penyempurnaan sistem yang ada.
“Opsi apa pun yang nantinya diambil bukan bagian dari kemunduran demokrasi, tetapi menyempurnakan sistem yang ada demi menghasilkan pemimpin kepala daerah yang mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing,” tuturnya.
Ia menambahkan, “Kajian secara mendalam dan komprehensif, termasuk terhadap opsi pemilihan melalui DPRD, akan terus dimatangkan.”
PDIP Tegaskan Dukungan Pilkada Langsung dengan E-Voting
Sebelumnya, PDIP menegaskan sikapnya untuk mendukung pilkada tetap digelar secara langsung. Partai berlambang banteng moncong putih ini mengusulkan penerapan sistem e-voting sebagai upaya menekan biaya penyelenggaraan pilkada yang dinilai mahal.
Keputusan ini diambil dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakernas) I PDIP yang diselenggarakan di Ancol, Jakarta Utara, pada Senin (12/1/2026). Hasil rakernas tersebut dibacakan oleh Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaluddin Idham.
PDIP menilai pilkada langsung sangat penting untuk memperkuat legitimasi kepemimpinan daerah. Selain itu, hal ini juga dinilai penting demi memberikan kepastian masa jabatan kepala daerah yang bersifat tetap selama lima tahun.
“Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap 5 tahun,” kata Jamaluddin.
“Berkaitan dengan hal tersebut, Rakernas I mendorong pelaksanaan pilkada yang biayanya rendah, antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politics, mencegah pembiayaan rekomendasi calon, pembatasan biaya kampanye, profesionalitas, dan integritas penyelenggara pemilu,” sambung dia.
