Indonesia secara resmi mengemban mandat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk tahun 2026. Penunjukan ini bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB dan menandai pertama kalinya Indonesia memimpin lembaga global tersebut.
Penetapan di Jenewa
Penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 dilakukan secara resmi pada Pertemuan Dewan HAM PBB tanggal 8 Januari 2026 di Jenewa. Momen ini bertepatan dengan pelaksanaan organizational meeting Dewan HAM PBB pertama di tahun yang sama.
Indonesia terpilih melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG). Proses ini merupakan hasil dari kerja diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Peran Dubes Sidharto Reza Suryodipuro
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Sebelum memegang posisi ini, Sidharto telah menduduki berbagai jabatan strategis, termasuk Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN dan Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.
Komitmen Indonesia
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmen Indonesia untuk menjalankan presidensi Dewan HAM PBB secara imparsial, objektif, dan transparan. Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 dengan mengedepankan pembangunan kepercayaan, penguatan dialog lintas kawasan, serta keterlibatan konstruktif seluruh pemangku kepentingan.
Kepemimpinan Indonesia di bawah tema ‘A Presidency for All’ bertujuan memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas kerja Dewan, serta menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB dalam sistem multilateral.
Rekam Jejak Indonesia
Kepercayaan ini didasarkan pada rekam jejak dan konsistensi peran Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional. Indonesia telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB dan dua kali menjabat sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB, yaitu pada tahun 2009 (Duta Besar Dian Triansyah Djani) dan 2024 (Duta Besar Febrian A. Ruddyard).
Sebelumnya, Indonesia juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB, lembaga pendahulu Dewan HAM PBB, pada tahun 2005 yang diwakili oleh Duta Besar Makarim Wibisono.
