Partai Golkar merespons hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menunjukkan mayoritas publik menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sekjen Partai Golkar, Sarmuji, menilai penolakan tersebut dipicu oleh kekhawatiran publik terhadap desain pilkada seperti pada era Orde Baru.
“Mungkin yang dibayangkan publik adalah desain pilkada model Orde Baru di mana keterlibatan publik hampir nihil,” kata Sarmuji kepada wartawan, Kamis (8/1/2026).
Meskipun demikian, Sarmuji menegaskan bahwa jika terdapat perubahan desain pilkada, keterlibatan masyarakat akan tetap diupayakan semaksimal mungkin. Menurutnya, pilkada melalui DPRD tidak serta-merta menghilangkan partisipasi publik.
“Kalaupun nanti ada perubahan desain pilkada, kita akan melibatkan semaksimal mungkin partisipasi publik dalam pilkada tidak langsung,” ujarnya.
Ketua Fraksi Golkar DPR ini berpendapat bahwa keterlibatan rakyat tetap dapat dijamin meski pilkada dilakukan melalui DPRD. Sarmuji menjelaskan bahwa publik dapat dilibatkan sejak proses penjaringan calon kepala daerah.
“Rakyat bisa terlibat dalam proses penjaringan calon. Publik bisa berinteraksi langsung dengan kandidat melalui kampanye langsung, bisa didesain melalui tatap muka langsung, platform media sosial atau media lainnya. Yang penting publik bisa mengetahui bagaimana isi pikiran kandidat,” jelasnya.
Ia menambahkan, debat kandidat juga dapat tetap dilaksanakan. “Dengan demikian publik akan menilai kualitas calon. Jika DPRD memilih calon yang tidak berkualitas dia akan dihukum rakyat di pemilu selanjutnya,” imbuh Sarmuji.
Sebelumnya, LSI Denny JA merilis hasil survei terkait usulan pilkada melalui DPRD. Survei tersebut menunjukkan mayoritas responden tidak setuju dengan pilkada melalui DPRD, dengan kelompok Generasi Z menjadi penolak paling keras.
Responden diberi pertanyaan, ‘Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju wacana Pilkada tidak langsung atau dipilih oleh DPRD’. Hasilnya, 66,1 persen menyatakan kurang setuju atau tidak setuju sama sekali. Sementara itu, 28,6 persen menyatakan sangat setuju atau cukup setuju, dan 5,3 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
“Jadi dari data ini kita lihat bahwa di atas 65 persen menolak pilkada DPRD,” kata Ardian Sopa saat merilis hasil survei di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
