Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menggelar acara MPR Goes to Campus perdana di tahun 2026 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Kampus ini menjadi lokasi ke-40 dalam rangkaian program yang telah berjalan sejak Eddy menjabat sebagai Pimpinan MPR pada November 2024.
Urgensi Mitigasi Krisis Iklim
Dalam kunjungannya, Eddy Soeparno menekankan urgensi penanganan krisis iklim yang semakin dekat dengan kehidupan masyarakat. Ia menyatakan bahwa istilah perubahan iklim tidak lagi relevan, melainkan sudah memasuki tahap krisis.
“Saya tidak mau lagi menggunakan istilah perubahan iklim karena yang terjadi saat ini sudah pada tahap krisis iklim. Harus ada upaya untuk mencegah jangan sampai krisis ini semakin parah dan menjadi bencana iklim,” ujar Eddy dalam keterangannya, Sabtu (10/1/2026).
Doktor Ilmu Politik UI ini menambahkan bahwa sepanjang tahun 2025, dampak krisis iklim paling besar dirasakan oleh kelompok ekonomi lemah dan miskin. Hal ini terlihat dari berbagai bencana alam yang terjadi.
“Mulai dari banjir rob, hujan ekstrem yang terjadi terus menerus hingga bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumut dan Sumbar berdampak paling besar pada rakyat miskin,” paparnya.
Dorong Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim
Oleh karena itu, Eddy mendorong pemerintah untuk menjadikan tahun 2026 sebagai tahun mitigasi krisis iklim. Ia berpendapat bahwa tanpa agenda mitigasi yang jelas dan terarah, dampak krisis iklim dikhawatirkan akan semakin memburuk.
Sejalan dengan itu, Eddy juga menekankan pentingnya percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Perubahan Iklim. RUU ini diharapkan menjadi instrumen kunci untuk mengintegrasikan agenda mitigasi krisis iklim secara nasional.
“Selama ini, kebijakan iklim Indonesia masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral yang belum sepenuhnya terkoordinasi. Keberadaan RUU tersebut diharapkan menjadi payung hukum yang menyatukan perencanaan, pelaksanaan, pendanaan, serta mekanisme evaluasi kebijakan perubahan iklim lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan,” jelasnya.
Ia menambahkan, “Keberadaan undang-undang khusus perubahan iklim akan memberikan kepastian arah kebijakan jangka panjang mitigasi iklim serta memperkuat akuntabilitas negara dalam memenuhi komitmen penurunan emisi.”
Sinergi Pemerintah dan Kampus
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mendorong agar pemerintah dan kampus bersinergi dalam mempersiapkan kebijakan mitigasi iklim agar lebih terarah dan tepat sasaran.
“Sejak awal saya terus mendorong agar kampus dilibatkan dalam penyusunan kebijakan menghadapi dampak krisis iklim ini. Hasil riset dan data-data ilmiah dari universitas sangat diperlukan untuk menyusun kebijakan yang tepat dan berdampak,” pungkasnya.
Kegiatan MPR Goes to Campus di Universitas Muhammadiyah Sumbar merupakan rangkaian kunjungan kerja Eddy di Sumatera Barat. Sehari sebelumnya, Eddy juga telah menyalurkan bantuan bagi korban bencana banjir di Agam, Sumatera Barat.
