Pemerintah Indonesia mengakui adanya kendala komunikasi dengan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran di tengah memanasnya gelombang demonstrasi. Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyatakan bahwa mayoritas WNI di Iran, yang sebagian besar adalah pelajar, terkonsentrasi di kota Qom dan Isfahan. Laporan yang diterima Kemlu menyebutkan bahwa mereka berada dalam kondisi aman dan tidak banyak yang terdampak langsung oleh demonstrasi.
“Komunikasi agak sulit ke Iran, tapi dari informasi terakhir yang saya terima karena kebanyakan Warga Negara Indonesia di Iran itu adalah pelajar yang terkonsentrasi di Qom dan Isfahan, laporan yang sampai ke saya tentu saja ini juga kita lihat dinamikanya, tidak banyak WNI yang terdampak,” ujar Sugiono di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Meskipun demikian, Sugiono mengimbau seluruh WNI di Iran untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dan terus memantau perkembangan situasi terkini. Ia juga menekankan pentingnya menghindari area demonstrasi.
Persiapan Evakuasi
Menindaklanjuti situasi yang berkembang, Sugiono mengaku telah meminta Duta Besar RI di Teheran untuk segera mempersiapkan langkah-langkah evakuasi apabila situasi di Iran memburuk dan evakuasi menjadi suatu keharusan.
“Menghindari tempat-tempat atau titik-titik demonstrasi dan saya juga sudah menyampaikan kepada dubes kita di Teheran untuk mempersiapkan langkah-langkah jika sewaktu-waktu evakuasi itu perlu dilakukan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, “Kalau dilihat dari situasinya tadi saya sampaikan di beberapa kota yang sebenarnya juga bukan merupakan titik-titik demonstrasi besar kita lihat perkembangannya.”
Situasi Iran Memanas
Gelombang protes anti-pemerintah di Iran dilaporkan semakin memanas. Sejauh ini, sekitar 2.000 orang dilaporkan tewas dalam aksi demonstrasi besar-besaran yang berlangsung beberapa hari terakhir. Informasi ini bersumber dari pejabat Iran yang tidak disebutkan namanya, yang menyalahkan para ‘teroris’ atas jatuhnya korban jiwa dari warga sipil dan personel keamanan.
Protes di Iran bermula sejak 28 Desember lalu di area Grand Bazaar Teheran. Para demonstran, yang mayoritas adalah pedagang dan pemilik toko, memprotes memburuknya kondisi ekonomi akibat depresiasi tajam mata uang Rial Iran. Aksi ini kemudian meluas ke beberapa kota lain dan berkembang menjadi gerakan yang lebih luas menantang pemerintahan teokratis yang berkuasa sejak revolusi 1979.
Beberapa hari terakhir, aksi demonstrasi di Iran diwarnai kerusuhan dan kekerasan. Kepala hak asasi manusia PBB, Volker Turk, menyatakan keterkejutannya atas peningkatan kekerasan yang dilakukan pasukan keamanan Iran terhadap para demonstran.
“Siklus kekerasan mengerikan ini tidak dapat berlanjut. Rakyat Iran dan tuntutan mereka untuk keadilan, kesetaraan, dan kebenaran harus didengar,” tegas Turk dalam sebuah pernyataan yang dibacakan oleh juru bicara kantor hak asasi manusia PBB, Jeremy Laurence.
