Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, mempercepat proses verifikasi lanjutan mengenai kondisi terkini pascabencana di 52 kabupaten/kota di wilayah Sumatera. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Verifikasi Kondisi Pascabencana
Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya menunjuk langsung Tito Karnavian sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) untuk pemulihan pascabencana. Dalam rapat koordinasi yang dipimpinnya secara virtual dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Jumat (9/1/2026), Tito menyatakan pentingnya pengecekan kondisi daerah.
“Rapat ini adalah untuk kita melakukan pengecekan tentang daerah-daerah yang mana yang sudah mendekati normal, daerah mana yang belum normal, sehingga perlu memberikan, kita berikan atensi, artinya yang belum normal ini ya kita akan garap,” ujar Tito.
Dalam rapat tersebut, sebanyak 52 kepala daerah atau pejabat terkait melaporkan kondisi terkini di wilayah masing-masing kepada Mendagri. Laporan mencakup aktivasi penyelenggaraan pemerintahan, data kerusakan infrastruktur pendidikan, akses jalan, hingga kondisi ekonomi masyarakat.
Tiga Klasifikasi Kondisi Daerah
Tito Karnavian menekankan bahwa pemerintah, bersama Kementerian/Lembaga (K/L) serta pihak terkait lainnya, terus bekerja keras melakukan pemulihan pascabencana. Data yang diperoleh dari rapat ini akan menjadi dasar intervensi pemerintah melalui langkah-langkah teknis.
Setidaknya terdapat tiga klasifikasi kondisi daerah yang dinilai, yaitu normal, mendekati normal, dan belum normal. Tito menjelaskan bahwa normalitas suatu daerah pascabencana diukur dari lima variabel utama.
- Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
- Layanan publik yang berlangsung normal.
- Akses jalan yang dapat dilalui masyarakat.
- Geliat perekonomian masyarakat.
- Rumah ibadah yang dapat difungsikan dengan baik.
“Saya berusaha untuk melihat, mencoba untuk membuat semacam patokan, benchmark tentang normality, normalitas. Normalitas ini ada diukur dari pemerintahan serta situasi masyarakat,” jelas Tito.
Data Menjadi Acuan Strategi Pemulihan
Data yang terkumpul tidak hanya menjadi acuan strategi pemulihan, tetapi juga akan disampaikan kepada jajaran K/L terkait dalam rapat lanjutan yang akan digelar di Banda Aceh. Rapat tersebut direncanakan akan dihadiri oleh Wakil Ketua (Waka) DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, serta jajaran Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI.
“Kita betul-betul bekerja berbasis data. Ini nanti akan menentukan di mana nanti Satgas ini kekuatannya akan dibawa ke mana,” tegas Tito. Ia menambahkan, data tersebut akan membantu menentukan daerah mana yang hanya memerlukan sedikit bantuan dan mana yang membutuhkan konsentrasi kekuatan penuh.
“Mana (daerah) yang hanya tinggal dipoles, dibantu, nggak terlalu berat, mana yang kira-kira semua kekuatan akan kita tumpahkan ke situ, kira-kira gitu,” sambungnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta jajaran pejabat di lingkungan BPS dan Kemendagri. Hadir pula secara virtual, Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Satgas, serta jajaran kepala daerah dan pejabat terkait di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
