Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyambut baik terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk tahun 2026. Ia menilai posisi ini merupakan peluang emas bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih signifikan dalam memperjuangkan nilai-nilai HAM di kancah internasional.
Momentum Strategis Politik Luar Negeri
Dave Laksono menyatakan bahwa kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB adalah momentum strategis untuk menegaskan kembali politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. “Komisi I DPR RI memandang bahwa kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB tahun 2026 merupakan momentum strategis untuk menegaskan kembali politik luar negeri kita yang bebas aktif,” kata Dave kepada wartawan, Sabtu (10/1/2026).
Menurutnya, Indonesia harus mampu bertindak sebagai penyeimbang yang kredibel di tengah meningkatnya konflik geopolitik global. Ia menekankan bahwa politik bebas aktif bukan sekadar jargon, melainkan prinsip yang memandu diplomasi Indonesia agar tidak terperangkap dalam blok kepentingan tertentu.
“Melainkan prinsip yang menuntun diplomasi kita agar tidak terjebak dalam blok kepentingan tertentu, melainkan tetap konsisten memperjuangkan nilai universal, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia,” ujarnya. Dengan posisi ini, Indonesia memiliki ruang lebih luas untuk memperkuat arah kebijakan luar negeri yang berimbang, memperluas jejaring diplomasi, serta meningkatkan posisi tawar di percaturan global.
Jaga Independensi dan Kepentingan Nasional
Politikus Partai Golkar ini menegaskan bahwa setiap diplomasi yang diambil harus berpijak pada kepentingan nasional Indonesia. Selain itu, diplomasi tersebut juga harus mencerminkan komitmen Indonesia terhadap perdamaian, keadilan, dan penghormatan HAM.
“Dengan posisi tersebut, Indonesia memiliki ruang untuk memperkuat arah kebijakan luar negeri yang berimbang, memperluas jejaring diplomasi, serta meningkatkan posisi tawar dalam percaturan global,” sambung dia.
Komisi I DPR RI juga menekankan pentingnya pengawasan agar kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB tidak disalahgunakan oleh kepentingan geopolitik negara-negara besar. Indonesia diharapkan dapat menjaga independensi sikap diplomasinya agar tetap dipercaya sebagai mediator dan penyeimbang di forum HAM global.
“Komisi I DPR RI juga menekankan pentingnya pengawasan agar kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB tidak dimanfaatkan oleh kepentingan geopolitik negara-negara besar. Indonesia harus menjaga independensi sikap diplomasi, sehingga tetap dipercaya sebagai mediator dan penyeimbang di forum HAM global,” ungkapnya.
Pemerintah diharapkan menjalankan mandat ini secara transparan dan konsisten. Komisi I DPR akan melakukan dialog dan evaluasi kebijakan untuk memastikan kepemimpinan Indonesia dapat memperkuat reputasi bangsa.
“Dengan demikian, kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB bukan hanya dimaknai sebagai kesempatan untuk mengartikulasikan kepentingan nasional, tetapi juga sebagai kontribusi nyata bagi komunitas internasional dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal,” tuturnya.
Indonesia diharapkan mampu menjadi jembatan yang memperkuat dialog antarnegara, mendorong kerja sama multilateral, serta memastikan forum HAM global berjalan secara kredibel, berimbang, dan berpihak pada kemanusiaan.
“Indonesia diharapkan mampu menjadi jembatan yang memperkuat dialog antarnegara, mendorong kerja sama multilateral, serta memastikan bahwa forum HAM global berjalan secara kredibel, berimbang, dan berpihak pada kemanusiaan,” imbuh dia.
Penetapan Resmi di Jenewa
Sebelumnya, Indonesia resmi mengemban mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026, bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB. Penetapan ini dilakukan secara resmi pada Pertemuan Dewan HAM PBB tanggal 8 Januari 2026, di Jenewa.
Indonesia dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan. Proses ini merupakan hasil kerja diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Sidharto memiliki rekam jejak yang kaya, termasuk pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar Republik Indonesia untuk India dan Bhutan.
