Pemerintah pusat melalui Satuan Tugas (Satgas) Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana secara resmi mendirikan posko induk di Banda Aceh. Langkah ini diambil mengingat Aceh merupakan wilayah yang terdampak paling parah akibat bencana.
Fokus pada Percepatan Pemulihan
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali, menyatakan harapannya agar posko induk ini dapat menjadi pusat kendali terpadu. “Kehadiran Posko Induk di Banda Aceh diharapkan menjadi pusat kendali terpadu untuk memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan terarah, terkoordinasi, dan tepat sasaran,” kata Safrizal, mengutip laporan Antara, Sabtu (10/1/2026).
Safrizal telah ditugaskan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk berada langsung di Aceh dan Sumatera Utara sejak 27 November 2025 hingga kini, memantau langsung penanganan pascabencana.
Prioritas Pembangunan Hunian dan Rumah Rusak
Pemerintah menegaskan bahwa satgas akan bekerja secepat mungkin sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Prioritas utama difokuskan pada percepatan pembangunan hunian layak bagi masyarakat yang masih mengungsi. Selain itu, penanganan rumah rusak ringan dan sedang akan dilakukan melalui skema kompensasi agar warga dapat segera kembali ke tempat tinggal mereka.
“Selain yang sifatnya fisik, posko induk diharapkan menjadi kanal utama untuk komunikasi publik, terutama kemajuan-kemajuan atas kerja yang telah dilakukan pemerintah dengan melibatkan secara masif rekan-rekan media baik nasional maupun lokal, termasuk optimalisasi ruang sosial media,” ujar Safrizal.
Pembentukan Satgas Nasional
Satgas Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dibentuk atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Pembentukan ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat pemulihan wilayah yang terdampak bencana.
Presiden Prabowo menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas. Ia didampingi oleh Wakil Ketua Satgas Richard Tampubolon, serta dewan pengarah yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Koordinasi Lintas Sektor
Sejalan dengan pembukaan posko, Mendagri memimpin rapat perdana Satgas Nasional bersama Menko PMK, Menteri Pekerjaan Umum, Sekretaris Kabinet, Wakil Ketua Satgas, Dirjen Bina Adwil Kemendagri, serta para Sekretaris Jenderal kementerian/lembaga terkait. Rapat ini menjadi langkah awal penguatan koordinasi lintas sektor dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penunjukan Mendagri sebagai Ketua Satgas didasarkan pada luasnya wilayah terdampak yang mencakup tiga provinsi. Dalam kapasitasnya sebagai Mendagri, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh.
