Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan mengalihkan perhatiannya ke Greenland, sebuah wilayah otonom di bawah kekuasaan Denmark, setelah operasi penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Ketertarikan Trump terhadap Greenland bukan hal baru, mengingat lokasi strategis dan potensi sumber daya mineralnya.
PM Denmark Kecam Keras Rencana Pencaplokan
Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen mengecam keras wacana pencaplokan Greenland oleh AS. Ia menegaskan bahwa pengambilalihan wilayah tersebut oleh Amerika Serikat akan mengakhiri aliansi militer NATO.
“Jika Amerika Serikat memilih untuk menyerang negara NATO lain secara militer, maka semuanya akan berakhir,” kata Frederiksen kepada stasiun televisi Denmark TV2 pada hari Senin (5/1) waktu setempat. “Artinya, itu termasuk NATO kita dan dengan demikian keamanan yang telah diberikan sejak akhir Perang Dunia Kedua,” cetusnya, dilansir kantor berita Associated Press, Selasa (6/1/2026).
Operasi pasukan AS di Caracas, ibu kota Venezuela, untuk menangkap Nicolas Maduro dan istrinya telah mengejutkan dunia dan meningkatkan kekhawatiran di Denmark, yang merupakan bagian dari NATO.
Pemimpin Eropa Dukung Denmark, Serukan Kedaulatan Teritorial
Sejumlah pemimpin Eropa, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Kanselir Jerman Friedrich Merz, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Perdana Menteri Polandia Donald Tusk, dan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, mengeluarkan pernyataan bersama untuk mendukung Denmark.
Mereka menentang rencana Donald Trump untuk menguasai wilayah Greenland. “Keamanan Arktik tetap menjadi prioritas utama bagi Eropa dan sangat penting bagi keamanan internasional dan transatlantik,” bunyi pernyataan para pemimpin Eropa tersebut, dilansir AFP, Selasa (6/1/2026).
Pernyataan itu menekankan bahwa Denmark, termasuk Greenland, adalah bagian dari NATO. Para pemimpin Eropa mendesak Amerika Serikat untuk menghormati kedaulatan teritorial sebuah negara.
“Oleh karena itu, keamanan di Arktik harus dicapai secara kolektif, bersama dengan sekutu NATO termasuk Amerika Serikat, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Piagam PBB, termasuk kedaulatan, integritas teritorial, dan tidak dapat diganggu gugatnya perbatasan,” kata para pemimpin tersebut. “Ini adalah prinsip-prinsip universal, dan kami tidak akan berhenti membela prinsip-prinsip tersebut,” sambung mereka.
Meskipun mengakui Amerika Serikat sebagai sekutu penting NATO, pernyataan tersebut menegaskan bahwa Greenland adalah milik rakyatnya, bukan Amerika. “Greenland adalah milik rakyatnya. Denmark dan Greenland, dan hanya mereka, yang berhak memutuskan hal-hal yang menyangkut Denmark dan Greenland,” tegas mereka.
Trump Klaim Butuh Greenland untuk Keamanan Nasional
Sejak kembali menjabat, Trump bersikeras bahwa Amerika Serikat membutuhkan wilayah otonom Denmark itu untuk alasan keamanan nasional. Ia bahkan tidak menolak kemungkinan penggunaan rencana militer untuk mencaploknya.
Dilansir detikNews, pada Minggu (21/12/2025), Trump menunjuk Gubernur Louisiana, Jeff Landry, sebagai Utusan Khusus AS untuk Greenland. Tindakan ini memicu kemarahan Denmark, yang kemudian memanggil duta besar AS.
“Kita membutuhkan Greenland untuk keamanan nasional. Bukan untuk mineral,” kata Trump dalam konferensi pers di Palm Beach, Florida, AS pada hari Senin (22/12) waktu setempat. “Jika Anda melihat Greenland, Anda melihat ke atas dan ke bawah pantai, Anda akan melihat kapal-kapal Rusia dan China di mana-mana,” ujarnya, dilansir kantor berita AFP, Selasa (23/12/2025).
Presiden ke-47 AS itu menegaskan kembali perlunya wilayah kaya mineral tersebut untuk menjamin ‘keamanan nasionalnya’. “Kita membutuhkannya untuk keamanan nasional. Kita harus memilikinya,” kata Trump.
Pembahasan mengenai isu ini dapat disaksikan dalam program detikPagi edisi Rabu (7/1/2026).
