Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan sikapnya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menyatakan partainya tidak masalah jika menjadi satu-satunya partai yang menyuarakan penolakan tersebut.
Sikap Teguh PDIP
“Ya, kalau PDI Perjuangan ya di DPR kan itu sendiri. Ya sekarang ini gitu. Kita nggak tahu ke depan kan. Artinya ya itu semua orang juga tahu gitu, artinya posisi PDIP Perjuangan dalam hal ini gitu. Tapi kan di luar masyarakat kan banyak yang kawan-kawan kita juga yang mempunyai pandangan,” ujar Hugo kepada wartawan, Jumat (9/1/2026).
Hugo menambahkan bahwa masyarakat pun tidak akan berdiam diri melihat wacana tersebut. Ia menyatakan akan mencermati dinamika politik yang berkembang ke depannya. “Nah, itu kita lihat bagaimana dinamika politik ke depan. Apakah masyarakat juga mau membiarkan saja gitu seperti ini,” ucapnya.
Penegasan ini menunjukkan bahwa PDIP siap untuk bersikap berbeda demi mempertahankan prinsipnya. “Ya, dari dulu juga PDIP Perjuangan sendiri juga nggak apa-apa,” ungkapnya, menegaskan bahwa ketidaksetujuan terhadap sistem pilkada melalui DPRD bukanlah hal baru bagi partai berlambang banteng moncong putih ini.
Pembahasan di Rakernas
Andreas Hugo menjelaskan bahwa isu sistem pilkada akan menjadi salah satu agenda penting dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang akan diselenggarakan pada 10-12 Januari di Ancol. Dalam forum tersebut, PDIP berencana mengundang sejumlah tokoh dari masyarakat sipil untuk bertukar pandangan.
“Banyak, kalau sekarang banyak yang memberikan masukan ke PDI Perjuangan. Baru kemarin juga ada beberapa kelompok civil society yang apa kita terima di sini, juga dari struktur-struktur partai teman-teman di daerah,” ungkap Hugo.
Ia melanjutkan, masukan yang diterima beragam, baik berupa pandangan tertulis maupun kunjungan langsung. “Mereka memberikan masukan-masukan baik yang sifatnya apa mengirimkan pandangan-pandangan mereka maupun yang datang langsung ke sini. Nanti di Rakernas kita undang juga ini masyarakat sipil ya yang representasi civil society lah,” imbuhnya.
