Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merespons hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menunjukkan mayoritas responden menolak usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menyatakan bahwa wacana pilkada lewat DPRD berpotensi memicu kemarahan publik jika dipaksakan.
“Itu bahkan dugaan saya (ada penolakan) sebelum hasil survei ini dipublikasikan. Sehingga sudah saya katakan bahwa ini bisa menimbulkan kemarahan rakyat, kalau dipaksakan pilkada oleh DPRD,” ujar Andreas kepada wartawan, Kamis (8/1/2026).
Menurutnya, hal tersebut sama saja dengan merampas hak mendasar rakyat dalam berdemokrasi, yaitu memilih dan menentukan kepala daerahnya sendiri. Andreas menegaskan bahwa tingginya biaya politik tidak bisa dijadikan alasan untuk mencabut hak rakyat memilih pemimpin daerah secara langsung.
“Karena itu sama saja dengan mengambil hak rakyat yang sangat mendasar dalam berdemokrasi, yakni memilih dan ikut menentukan kepala daerahnya,” sambung dia. Ia menambahkan, masih banyak ruang efisiensi dalam penyelenggaraan pilkada tanpa harus mengubah sistem pemilihan.
“Dari awal PDI Perjuangan melihat terlalu mahal harga yang harus dibayar kalau memaksakan untuk mengambil kembali hak yang sudah diberikan kepada rakyat untuk memilih secara langsung dibandingkan dengan biaya pilkada yang seharusnya banyak ruang yang bisa diefisienkan,” jelasnya.
Ketidakpercayaan Publik pada DPRD
Anggota Komisi II DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menambahkan bahwa penolakan publik terhadap pilkada lewat DPRD juga didasari oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat.
Ia menilai masyarakat khawatir DPRD tidak akan memilih calon kepala daerah sesuai aspirasi publik, melainkan cenderung pada selera elite. “Saya kira bottom line -nya adalah rakyat tidak mau hak dasar politik mereka dalam memilih pemimpin daerahnya secara langsung dibajak oleh segelintir oligarki baik pusat maupun daerah,” ujar Deddy.
“Ketidakmauan itu salah satunya karena tidak percaya bahwa DPRD akan memilih calon sesuai aspirasi publik tetapi cenderung pada selera segelintir elite belaka,” sambung dia.
Oleh karena itu, Deddy mendesak agar sistem pilkada langsung tidak diubah. Ia menyarankan agar fokus pembenahan dilakukan pada kekurangan dalam pelaksanaan pilkada.
“Menurut saya sebaiknya DPR jangan mengubah sistem pemilihan langsung, tetapi secara serius memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaannya. Banyak dari kekurangan itu selama ini justru datang dari partai politik, kandidat, penyelenggara dan pengawas pemilu serta penegakan hukum yang lemah,” tuturnya.
Hasil Survei LSI Denny JA
Sebelumnya, LSI Denny JA merilis hasil survei yang menunjukkan mayoritas responden tidak setuju dengan usulan pilkada melalui DPRD. Generasi Z disebut sebagai kelompok yang paling keras menolak wacana tersebut.
Dalam survei tersebut, responden ditanya mengenai persetujuan terhadap wacana pilkada tidak langsung atau dipilih oleh DPRD. Hasilnya, 66,1 persen responden menyatakan kurang setuju atau tidak setuju sama sekali. Sementara itu, 28,6 persen menyatakan sangat setuju atau cukup setuju, dan 5,3 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
“Jadi dari data ini kita lihat bahwa di atas 65 persen menolak pilkada DPRD,” kata Ardian Sopa saat merilis hasil survei di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
