Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyuarakan dukungannya terhadap demonstrasi yang berlangsung di Iran. Namun, dosen Hubungan Internasional President University, Teuku Rezasyah, menilai intervensi Trump tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
Pelanggaran Kedaulatan Iran
Rezasyah menegaskan bahwa Iran adalah negara yang berdaulat. Oleh karena itu, dukungan AS terhadap kelompok demonstran di Iran dinilainya melanggar prinsip fundamental hukum internasional, khususnya prinsip non-intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan negara.
“Iran adalah negara yang berdaulat. Karena itu, dukungan Amerika Serikat atas kelompok-kelompok demonstran di Iran adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip fundamental hukum internasional, terutama prinsip non-intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan negara,” kata Rezasyah kepada wartawan, Kamis (15/1/2026).
Ia merujuk pada Piagam PBB Pasal 2 Ayat 4 yang secara tegas menyatakan bahwa negara tidak boleh menggunakan kekuatan terhadap integritas kemerdekaan politik negara lain. Menurutnya, tindakan AS, termasuk sanksi ekonomi yang melumpuhkan, ancaman intervensi militer, dan janji bantuan langsung bagi demonstran, jelas-jelas melanggar kedaulatan Iran.
“Sanksi ekonomi yang melumpuhkan Iran, ancaman intervensi militer, dan janji untuk mendatangkan bantuan langsung bagi para demonstran jelas-jelas melanggar kedaulatan Iran,” ujarnya.
Rezasyah menduga tindakan AS didorong oleh motif ekonomi, yaitu untuk mengamankan akses minyak global dari Iran. Ia khawatir tindakan ini dapat menciptakan tradisi buruk dalam hubungan antarnegara.
Dampak Geopolitik Energi bagi Indonesia
Lebih lanjut, Rezasyah mengingatkan potensi dampak lanjutan jika demonstrasi di Iran terus berlanjut, terutama bagi Indonesia. Meskipun Indonesia menganut prinsip Nonblok, negara ini tetap berisiko terseret dalam ketegangan geopolitik energi, yang dapat memengaruhi ketahanan ekonomi nasional.
“Sebagai negara Nonblok dan anggota G20, walaupun Indonesia tidak bersekutu dengan kelompok militer di dunia dan menempatkan dirinya sebagai tidak berpihak, namun tetap rentan terhadap konsekuensi ekonomi global, termasuk di sektor energi,” ujarnya.
Ketegangan geopolitik global, menurutnya, rentan memperlemah ketahanan energi Indonesia karena secara langsung memengaruhi biaya impor minyak dan elpiji. Ia menambahkan, meskipun Indonesia memiliki potensi energi terbarukan dan kekayaan mineral yang besar, pencapaian teknologi energi bersih sangat membutuhkan investasi besar dari Amerika Serikat dan Uni Eropa.
“Walaupun Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang besar dan kekayaan mineral penting (seperti nikel, bauksit, dan tembaga), namun untuk mencapai level teknologi energi bersih, Indonesia sangat membutuhkan investasi besar dari Amerika Serikat dan Uni Eropa, sehingga Indonesia rentan terhadap tekanan sistem perdagangan global,” tuturnya.
Latar Belakang Demonstrasi di Iran
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyorot demonstrasi besar-besaran di Iran melalui unggahan di Truth Social pada Selasa (13/1). Ia meminta warga Iran untuk terus berdemonstrasi dan menguasai lembaga-lembaga mereka, serta menyatakan bantuan sedang dalam perjalanan.
Trump juga telah membatalkan semua pertemuan dengan pejabat Iran sampai “pembunuhan tanpa akal sehat” terhadap para demonstran berhenti. Data terbaru dari kelompok hak asasi manusia (HAM) HRANA mencatat sedikitnya 2.571 orang tewas dalam unjuk rasa tersebut, sebagian besar akibat penindakan keras oleh otoritas Iran.
Gelombang unjuk rasa ini telah mengguncang Iran sejak 28 Desember, dimulai di Grand Bazaar Teheran. Para demonstran, yang mayoritas adalah pedagang, memprotes memburuknya kondisi ekonomi dan depresiasi tajam mata uang riyal Iran. Aksi ini kemudian meluas ke kota-kota lain dan berkembang menjadi gerakan yang menantang pemerintahan teokratis yang berkuasa sejak revolusi 1979, diwarnai kerusuhan dan kekerasan dalam beberapa hari terakhir.
