Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bergerak cepat memetakan berbagai persoalan penanganan bencana di wilayah Sumatera. Penugasan ini datang langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto yang menunjuk Tito sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Upaya pemetaan ini diawali dengan pertemuan bersama sejumlah menteri dan pejabat tinggi di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Ketua Satgas Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon.
“Intinya adalah kita membaca atau memetakan situasi saat ini, setelah tanggap darurat beberapa daerah ada yang sudah selesai, ada juga yang masih melanjutkan tanggap darurat untuk 15 hari ke depan,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/1/2026).
Dalam pertemuan itu, Tito memaparkan bahwa terdapat 52 kabupaten/kota di tiga provinsi yang terdampak bencana. Sejak awal, pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), dan berbagai pihak terkait telah melakukan mobilisasi besar-besaran untuk penanganan tanggap darurat. Upaya ini mencakup pembukaan akses jalan, pembangunan jembatan, penyediaan layanan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Berdasarkan konsolidasi dan pemantauan lapangan, Tito menyatakan sebagian besar dari 52 kabupaten/kota terdampak telah menunjukkan kemajuan signifikan. Pemulihan ditandai dengan berfungsinya roda pemerintahan daerah, pulihnya konektivitas jalan utama, kembalinya layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta mulai bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat.
Namun demikian, Tito menyadari masih ada sejumlah daerah yang membutuhkan perhatian khusus agar segera pulih. Di Provinsi Aceh, dari 18 kabupaten/kota terdampak, 11 daerah dinyatakan berangsur normal, sementara tujuh lainnya masih menjadi fokus penanganan lanjutan. Kondisi serupa juga terjadi di Sumut dan Sumbar, di mana beberapa wilayah tertentu tetap mendapat perhatian khusus sesuai tingkat dampak bencana.
Pemerintah terus memastikan pemulihan infrastruktur dasar, khususnya jaringan jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Hampir seluruh ruas jalan nasional di tiga provinsi tersebut telah kembali terhubung. Sementara perbaikan jalan non-nasional terus dikerjakan secara bertahap oleh Kementerian PU bersama TNI, Polri, dan Pemda.
Tito juga memaparkan progres pendataan rumah rusak akibat bencana. Pemerintah berupaya mempercepat pendataan sekaligus memvalidasinya agar bantuan kepada masyarakat terdampak segera tersalurkan. Percepatan penyaluran bantuan ini diharapkan dapat mengurangi jumlah pengungsi yang masih tinggal di tenda-tenda.
Untuk mempercepat pemulihan di tingkat lapangan, Tito mengusulkan penambahan personel TNI, Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta mahasiswa sekolah kedinasan. Mereka akan membantu pembersihan lingkungan, kantor pemerintahan, dan fasilitas umum.
Pihaknya juga akan membentuk dua posko utama pemulihan bencana, yakni di Jakarta dan Banda Aceh. Posko ini akan berfungsi sebagai pusat koordinasi, pengendalian, dan informasi.
“Posko ini akan diawasi 24 jam oleh tim yang kita bentuk untuk menampung informasi-informasi dari Kementerian/Lembaga maupun dari daerah-daerah,” pungkasnya.
