Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami kasus dugaan korupsi izin tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Hingga kini, institusi penegak hukum tersebut masih berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mencocokkan data terkait kawasan hutan dan titik tambang. Selain itu, perhitungan kerugian negara juga tengah dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Proses Pencocokan Data Masih Berlangsung
Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menyatakan bahwa pihaknya masih mempelajari dokumen-dokumen yang diperlukan dari Kemenhut. “Itu masih kita pelajari, dan sekarang sedang proses juga bersamaan dengan perhitungan kerugian negara di BPKP. Posisinya itu sekarang,” ujar Syarief di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026).
Syarief menambahkan bahwa belum ada pihak dari Kemenhut yang dimintai klarifikasi secara langsung. Fokus saat ini adalah mencocokkan data yang ada di Kejagung dengan dokumen dari Kemenhut. “Belum, belum. Sedang kita pelajari. Sedang kita pelajari, kita yang penting adalah dokumen-dokumen yang kita perlukan. Yang kemarin kita cocokkan dengan yang ada di Kementerian Kehutanan,” jelasnya.
Dokumen-dokumen tersebut krusial untuk mengetahui luasan hutan serta titik-titik lokasi tambang yang diduga bermasalah. Hingga kini, Kejagung belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. “Itu adalah masalah luasan hutan, titik-titiknya, di tempat tambang itu. Itu yang kita lakukan,” ucap Syarief.
“Belum, belum (tersangka). Itu baru penyidikan umum. Untuk sementara ini kita yang banyak data yang kita butuhkan memang di Kementerian Kehutanan. Untuk sementara ini ya,” lanjutnya.
Mantan Bupati Konawe Utara Pernah Diperiksa
Syarief membenarkan bahwa Kejagung telah memeriksa mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, terkait kasus ini. Pemeriksaan tersebut dilakukan di Kendari. “Sudah, sudah pernah. Di Jakarta. Eh, di Kendari,” imbuhnya.
Kemenhut Dukung Penuh Penyelidikan
Sebelumnya, Kementerian Kehutanan memberikan klarifikasi terkait kehadiran penyidik Kejagung di kantor Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, menjelaskan bahwa kehadiran penyidik tersebut bertujuan untuk mencocokkan data.
“Kehadiran penyidik Kejaksaan Agung tersebut dimaksudkan untuk melakukan pencocokan data terkait perubahan fungsi kawasan hutan, khususnya hutan lindung di beberapa daerah, yang terjadi pada masa lalu dan bukan pada periode Kabinet Merah Putih saat ini,” ujar Ristianto kepada wartawan, Rabu (7/1/2026).
Ristianto menegaskan bahwa proses ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang mengedepankan ketelitian data dan transparansi informasi. Ia memastikan bahwa seluruh rangkaian proses berjalan dengan baik, tertib, serta kooperatif. “Dan seluruh rangkaian proses berjalan dengan baik, tertib, serta kooperatif. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan senantiasa siap mendukung aparat penegak hukum dengan menyediakan data dan informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Kemenhut mengapresiasi langkah Kejagung dalam memperkuat tata kelola kehutanan. “Sinergi antara kementerian dan aparat penegak hukum merupakan bagian penting dari komitmen bersama untuk memastikan pengelolaan hutan Indonesia yang transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan demi kepentingan generasi kini dan mendatang,” pungkas Ristianto.
