Jakarta – Indonesia akan segera mengemban amanah sebagai Presidensi Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tahun 2026. Jabatan prestisius ini akan dipegang oleh Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro.
Penetapan di Jenewa
Penetapan resmi Indonesia sebagai Presidensi Dewan HAM PBB dijadwalkan berlangsung hari ini, Jumat (9/1/2026), di Jenewa pada pukul 10.00 pagi waktu setempat. Hal ini diungkapkan oleh Direktur HAM dan Urusan Migrasi Kementerian Luar Negeri RI, Indah Nuria Savitri, dalam konferensi pers di gedung Kemlu, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).
“Kali ini kita akan menjadi presidensi selama satu tahun penuh di mana jabatan tersebut akan dipegang oleh watap kita atau Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Beliau yang sebelumnya menjadi Dirjen Kerja Sama ASEAN di Jakarta dan menjadi Dubes Indonesia untuk India dan Bhutan,” ujar Indah.
Peran Strategis Indonesia
Dengan status Presidensi, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses yang berjalan di Dewan HAM PBB. Posisi ini dinilai bukan sekadar simbol diplomatik, melainkan memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembahasan isu-isu HAM global.
“Dalam kapasitas kita sebagai presiden, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses yang ada di Dewan HAM, tentu saja bersama anggota biro lainnya,” jelas Indah.
Kepemimpinan Inklusif
Indonesia menyambut kehormatan ini dengan penuh rasa syukur dan menjanjikan kepemimpinan yang inklusif bagi seluruh negara anggota PBB. Indah menekankan komitmen tersebut dalam menghadapi dinamika geopolitik global saat ini.
“Ini adalah satu mandat yang sangat prestisius dan tentu saja datang dengan tanggung jawab yang besar juga mengingat situasi dan geopolitik kita cukup berwarna saat ini dan Dewan HAM juga mengalami banyak dinamika. Namun secara khusus dengan tema Presidency for All, kita mencoba untuk menjalankan mandat sebagai Presiden ini dengan pendekatan yang inklusif,” tuturnya.
Hasil Perjuangan Diplomasi
Indah menambahkan bahwa posisi Presidensi ini merupakan hasil dari upaya dan perjuangan diplomasi yang gigih dari berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri.
“Ini merupakan hasil kerja sama dan hasil upaya perjuangan diplomasi dari semua pihak yang digawangi atau dipimpin oleh Kemlu, teman-teman. Tentu saja presidensi ini bukan, apa namanya, bukan sesuatu yang given, tapi memang perlu diperjuangkan,” pungkasnya.
