Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk tahun 2026. Menanggapi amanah ini, Dosen Hubungan Internasional President University, Teuku Rezasyah, mengingatkan Indonesia untuk menjalankan peran tersebut secara profesional dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak berbasis data sahih.
Tantangan dan Harapan Diplomasi Indonesia
“Sebagai Presiden Dewan HAM dunia, diharapkan RI mampu berperilaku profesional, dan tidak mudah terpengaruh dengan informasi HAM yang tidak berbasis data sahih,” ujar Rezasyah kepada wartawan, Sabtu (10/1/2026).
Rezasyah menekankan pentingnya Indonesia mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kredibilitas forum multilateralisme tersebut.
“Dalam pengambilan keputusan, RI hendaknya mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat dengan semua anggota Dewan HAM dunia,” sambung dia.
Menurutnya, terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB bukanlah tanpa tantangan. Indonesia bersaing dengan negara-negara besar seperti Jepang, Korea Selatan, dan Marshall Islands yang didukung oleh kekuatan diplomatik Amerika Serikat.
“Andaikan Amerika Serikat ingin menggeser Indonesia, Presiden Donald Trump bisa saja menghimpun kekuatan global yang dimilikinya, termasuk menekan tiga sekutunya tersebut, untuk fokus pada salah satu diantara mereka,” jelasnya.
Rezasyah menilai kualitas diplomasi Indonesia dalam seminggu terakhir sangat efektif. Ia menyoroti pandangan kritis Indonesia terhadap serangan AS ke Venezuela yang berbasis hukum internasional dan penyelesaian krisis secara dialogis serta pragmatis, yang terbukti berhasil mengekang AS.
“Tampaknya kualitas diplomasi RI seminggu terakhir sangat mujarab. Dalam hal ini, pandangan kritis RI atas serangan AS ke Venezuela dengan berbasis hukum internasional dan penyelesaian krisis secara dialogis dan pragmatis, terbukti berhasil mengekang AS untuk tidak mengedepankan kepongahannya,” ungkapnya.
Meskipun demikian, Rezasyah mencatat adanya harapan dari publik agar Indonesia bersikap tegas dalam hubungan global di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika geopolitik yang tengah berlangsung.
“Namun pada saat yang sama, publik Indonesia sebenarnya berharap pemerintahan Presiden Prabowo bersikap lebih keras. Karena pemerintah AS yang sedang diatas angin, berpotensi menyerang negara-negara yang lain. Termasuk mengincar Indonesia, yang memiliki kandungan SDA dalam jumlah fantastis,” tuturnya.
Proses Penetapan dan Mandat Baru
Sebelumnya, Indonesia kembali memperoleh kepercayaan komunitas internasional untuk memimpin pembahasan agenda hak asasi manusia global. Indonesia resmi mengemban mandat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.
Indonesia resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 pada Pertemuan Dewan HAM PBB tanggal 8 Januari 2026, bertepatan dengan pelaksanaan organizational meeting Dewan HAM PBB pertama pada tahun 2026 di Jenewa.
Pemilihan ini merupakan hasil dari kerja diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Indonesia dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan.
Berdasarkan arahan pimpinan tertinggi, Kementerian Luar Negeri RI secara aktif melakukan pendekatan diplomatik dengan berbagai Perwakilan negara sahabat di Jakarta, serta mengoordinasikan seluruh Perwakilan RI di luar negeri.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Sebelum menjabat di Jenewa, Sidharto pernah mengemban berbagai posisi strategis, termasuk sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar Republik Indonesia untuk India dan Bhutan.
