Indonesia secara resmi terpilih untuk memegang jabatan Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2026. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menilai kepercayaan ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk membuktikan komitmennya dalam perlindungan HAM di kancah internasional.
Momentum Pembuktian Komitmen HAM
Andreas Hugo Pareira mengapresiasi upaya diplomasi yang telah dilakukan oleh perwakilan tetap Indonesia di Jenewa, di bawah kepemimpinan Sidharto Reza Suryodipuro. “Apresiasi kepada fungsi diplomasi RI, khususnya perwakilan tetap RI di Jenewa yang dipimpin oleh Sidharto Reza Suryodipuro yang mampu melobby dan meyakinkan anggota Dewan HAM PBB untuk Indonesia menjadi presiden Dewan HAM PBB,” ujar Andreas kepada wartawan pada Sabtu (10/1/2026).
Menurutnya, amanah ini merupakan tanggung jawab besar yang harus diemban oleh seluruh elemen bangsa Indonesia. “Selanjutnya tentu menjadi tugas KemHAM, Komnas HAM dan lembaga yang bergerak dibidang perlindungan HAM serta kita masyarakat bangsa ini untuk membuktikan dan menunjukan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia pun mempunya komitmen dan menempatkan perlindungan HAM dalam prioritas pembangunan,” tuturnya.
Proses Pemilihan dan Mandat Penting
Penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 ini terjadi bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB. Berdasarkan informasi dari laman resmi Kementerian Luar Negeri RI, penetapan resmi ini dilakukan pada Pertemuan Dewan HAM PBB tanggal 8 Januari 2026, dalam agenda organizational meeting pertama Dewan HAM PBB di tahun tersebut.
Indonesia terpilih melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan Asia-Pacific Group (APG), di mana negara-negara anggota kawasan tersebut menominasikan Indonesia untuk memegang posisi prestisius ini. Proses ini merupakan hasil dari kerja diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri RI.
Selain mengoordinasikan seluruh Perwakilan RI di luar negeri, Kementerian Luar Negeri RI juga secara aktif melakukan pendekatan diplomatik dengan berbagai perwakilan negara sahabat di Jakarta, sesuai dengan arahan pimpinan tertinggi.
Profil Pemimpin Delegasi
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa. Sebelum mengemban tugas di Jenewa, Sidharto telah memiliki rekam jejak yang cemerlang dalam berbagai posisi strategis di Kementerian Luar Negeri, termasuk sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar Republik Indonesia untuk India dan Bhutan.
