Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS, Mardani Ali Sera, menyatakan partainya belum mengambil sikap definitif terkait wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Pihaknya masih dalam tahap menimbang masukan dari berbagai organisasi non-pemerintah (NGO).
“Masih menimbang masukan dari beberapa NGO,” kata Mardani kepada wartawan, Kamis (8/1/2025).
Anggota Komisi II DPR RI ini mengungkapkan bahwa di internal PKS masih terdapat perbedaan pandangan. Sebagian mendukung sistem Pilkada langsung oleh rakyat, sementara yang lain berpendapat Pilkada melalui DPRD memiliki kelebihan tersendiri. Oleh karena itu, PKS akan melakukan kajian mendalam terhadap sistem Pilkada tersebut.
“Masih punya pendukung keduanya,” jelas Mardani.
Menanggapi hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menunjukkan mayoritas responden menolak Pilkada melalui DPRD, Mardani menekankan hak publik untuk menilai sistem yang paling tepat.
“Publik punya hak untuk menilai. Karena sekali dalam lima tahun hak mereka untuk memilih langsung bisa dihapuskan,” ujar Mardani.
Namun, ia juga menambahkan bahwa pendukung Pilkada melalui DPRD memiliki argumen yang perlu didiskusikan.
“Tapi pendukung Pilkada melalui DPRD juga punya alasan. Bagus terus dijadikan diskursus publik dengan cerdas dan berbasis data,” tambahnya.
Sebelumnya, LSI Denny JA merilis hasil survei yang mengindikasikan penolakan kuat terhadap usulan Pilkada melalui DPRD, terutama dari kalangan Generasi Z. Survei tersebut menanyakan kepada responden mengenai persetujuan terhadap wacana Pilkada tidak langsung atau dipilih oleh DPRD.
Hasil survei menunjukkan:
- Kurang setuju/tidak setuju sama sekali: 66,1%
- Sangat setuju/cukup setuju: 28,6%
- Tidak tahu/tidak jawab: 5,3%
“Jadi dari data ini kita lihat bahwa di atas 65 persen menolak pilkada DPRD,” kata Ardian Sopa saat merilis hasil survei di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
