Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang dikepalai Rosan Roeslani untuk segera membenahi tata kelola badan usaha milik negara (BUMN). Langkah ini mendapat dukungan dari Kapoksi PKB Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, yang melihatnya sebagai momentum penting untuk melakukan bersih-bersih di lingkungan BUMN pada awal tahun 2026.
Kritik Terhadap Tata Kelola BUMN
Rivqy Abdul Halim menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah menyuarakan kegelisahan yang dirasakan oleh masyarakat. Ia menyoroti adanya ketidakwajaran ketika perusahaan BUMN mengalami kerugian, namun para elitnya masih merasa berhak mendapatkan bonus. Menurut Rivqy, hal ini bukan hanya menyangkut aspek keuangan negara, tetapi juga berkaitan erat dengan etika kepemimpinan.
“Presiden Prabowo menyuarakan kegelisahan rakyat. Tidak masuk akal, perusahaan merugi tapi elitnya tetap merasa berhak atas bonus. Ini bukan hanya soal keuangan negara, tapi soal etika kepemimpinan,” kata Rivqy kepada wartawan, Rabu (14/1/2026).
Ia mengingatkan bahwa BUMN bukanlah perusahaan pribadi dan setiap pimpinan di dalamnya harus melakukan introspeksi diri, bukannya menuntut penghargaan. “BUMN bukan perusahaan pribadi. Setiap rupiah yang hilang adalah uang rakyat. Kalau rugi, yang pertama dilakukan seharusnya introspeksi, bukan justru menuntut penghargaan. Ini sekaligus menjadi evaluasi kinerja BUMN di awal tahun 2026,” lanjutnya.
Harapan untuk Pemimpin BUMN yang Bertanggung Jawab
Sebagai legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rivqy menekankan bahwa BUMN memerlukan pemimpin yang memiliki keberanian untuk bertanggung jawab dan rasa malu ketika menghadapi kegagalan. Ia berharap kritik yang dilontarkan oleh Presiden Prabowo dapat menjadi pemicu untuk melakukan pembenahan menyeluruh di BUMN.
“BUMN tidak akan maju hanya dengan slogan transformasi. Ia butuh pemimpin yang berani bertanggung jawab, tahu malu ketika gagal, dan siap dievaluasi secara objektif,” ujar Rivqy.
Ia menambahkan, “Kritik Presiden Prabowo harus dijadikan momentum bersih-bersih. Yang profesional kita dukung, yang gagal tapi tak mau bertanggung jawab harus berani dievaluasi, bahkan diganti.”
Arahan Presiden Prabowo
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memang telah melontarkan kritik tajam terhadap kinerja sejumlah direksi BUMN. Ia menilai ada praktik yang tidak profesional dan tidak berorientasi pada pengabdian kepada negara, salah satunya adalah pemberian tantiem (bonus) meskipun perusahaan sedang merugi. Prabowo bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai sesuatu yang tidak tahu malu dan sulit diatur atau ‘ndableg’.
“Saya beri tugas kepada Kepala Danantara dan beberapa menteri-menteri yang bertanggung jawab untuk membersihkan semua BUMN. BUMN sangat banyak, banyak yang rugi. Sudah rugi, minta tantiem lagi, nggak tahu malu, ndableg menurut saya,” kata Prabowo dalam acara peresmian RDMP Balikpapan yang disiarkan virtual dilansir detikFinance, Senin (12/1/2026).
Presiden Prabowo juga dengan tegas mempersilakan para direksi dan komisaris BUMN yang tidak setuju dengan penghapusan tantiem untuk segera mengundurkan diri. Ia beralasan bahwa masih banyak individu yang kompeten dan siap mengisi posisi tersebut.
“Kalau nggak mau, kalau nggak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, berhenti saja, segera minta berhenti. Banyak yang siap gantikan. Saya percaya, banyak yang siap gantikan,” tegas Prabowo.
Menurutnya, kondisi ini jauh lebih baik daripada mempertahankan posisi di pucuk pimpinan BUMN namun melakukan kecurangan demi keuntungan pribadi, terutama jika kecurangan tersebut sangat merugikan perusahaan dan negara. Padahal, seluruh sumber daya yang ada seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa.
“Selama ini banyak di posisi manajemen, di posisi kritis, membohongi atasan, menipu atasan, menipu Presiden untuk mencari keuntungan pribadi. Sekarang harus hentikan seperti itu,” ucapnya.
Prabowo menekankan pentingnya menjaga kekayaan negara untuk memperkuat bangsa, menghilangkan kemiskinan dan kelaparan, serta mengejar kemajuan industri dan teknologi dalam menghadapi persaingan global yang ketat. “Kita harus benar-benar menjaga kekayaan negara karena kita butuh itu untuk memperkuat bangsa kita, menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, mengejar industri, mengejar teknologi untuk kita hadapi tahun-tahun yang akan datang. Persaingan global sekarang sangat ketat. Kalau kita tidak kuat, tapi kita kaya, bisa-bisa kekayaan kita direbut. Karena itu, kita harus bekerja keras,” tegas Prabowo.
