Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik tiga pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pelantikan berlangsung di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Kamis (15/1/2026), berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2/TPA Tahun 2026.
Pentingnya Kompetensi dan Dukungan Jajaran
Dalam arahannya, Tito Karnavian menekankan pentingnya para pejabat yang baru dilantik untuk memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ia juga menyoroti perlunya kemampuan menangkap dan menindaklanjuti arahan pimpinan dengan baik. Hal ini krusial mengingat Mendagri mengemban berbagai tugas di luar lingkup Kemendagri, sehingga membutuhkan dukungan dari jajaran yang kompeten.
“Untuk itulah saya meminta yang di Kemendagri mau enggak mau harus didukung oleh orang-orang yang kompeten,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Rabu (14/1/2026).
Mendagri mempersilakan para pejabat Kemendagri untuk berinisiatif dalam menjalankan tugasnya, mengingat banyaknya kewenangan yang telah diberikan. Ia mengingatkan pentingnya kecepatan dalam melaksanakan setiap tugas yang diberikan.
Rotasi Jabatan Sebagai Penyegaran Organisasi
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa pergantian pejabat untuk menduduki suatu jabatan merupakan hal yang lumrah dalam sebuah organisasi. Langkah ini juga merupakan upaya untuk menyegarkan organisasi dan memberikan kesempatan bagi pejabat yang bersangkutan untuk merasakan suasana kerja yang baru.
Ia mengaku telah memantau kinerja jajarannya secara cermat untuk memastikan bahwa hanya individu yang inovatif yang menempati posisi-posisi strategis. Oleh karena itu, Tito tidak segan memberikan kesempatan bagi pejabat yang berprestasi untuk naik jenjang karier.
“Mudah-mudahan semua bisa membantu saya,” tutupnya.
Pejabat pimpinan tinggi madya yang dilantik hari ini adalah Akmal Malik sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Cheka Virgowansyah sebagai Dirjen Otonomi Daerah (Otda), serta Bahtiar sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan.
