Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, meninjau langsung persawahan Aih Badak di Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Dalam kunjungannya pada Minggu (11/1/2026), Tito mendorong upaya revitalisasi lahan pertanian yang terdampak bencana agar kembali produktif dan berkontribusi pada ketahanan pangan daerah.
Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah
“Jadi, kalau sawah yang terdampak seperti di Aceh ini, ini masuk program nanti optimalisasi lahan itu. Jadi direvitalisasi lagi,” ujar Tito dalam keterangan tertulis.
Tito menjelaskan bahwa pemulihan sektor pertanian akan dikoordinasikan dengan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman. Kementan memiliki konsep pemetaan menyeluruh terhadap sawah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Konsep ini sejalan dengan program swasembada pangan yang menjadi prioritas presiden.
Ia memaparkan dua mekanisme pemulihan pertanian. Pertama, optimalisasi lahan yang sudah ada. “Ada dua mekanisme, yang satu optimalisasi lahan, yang kedua cetak sawah. Optimalisasi lahan itu lahan yang sudah ada, sawah yang sudah ada, dioptimalkan. Misalnya diberikan benih, kemudian diberikan pupuk, irigasi, dan lain-lain,” jelas Tito.
Mekanisme kedua adalah cetak sawah, yang melibatkan konversi lahan baru, seperti dari hutan menjadi sawah, dan prosesnya membutuhkan waktu lebih lama. Untuk sawah yang terdampak bencana seperti di Aceh, Tito menegaskan akan masuk dalam program optimalisasi lahan.
“Itu (sawah) dibersihkan lagi lumpurnya, setelah itu nanti akan diberikan bantuan: benih, irigasi, kemudian pupuk, alsintan, mesin pertanian, macam-macam akan didukung. Nanti akan rapat, minggu depan saya akan rapat,” ungkap Tito.
Pemulihan Ekonomi dan Bantuan Rumah
Tito juga menyampaikan bahwa perekonomian di Kabupaten Gayo Lues secara umum telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Aktivitas pasar, restoran, hotel, warung, dan toko dilaporkan telah kembali beroperasi normal. Ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) juga dinilai mencukupi.
Meskipun demikian, masih ada beberapa kampung yang rumah penduduknya terdampak bencana. Tito meminta Bupati Gayo Lues untuk segera menyelesaikan pendataan rumah yang mengalami kerusakan ringan, sedang, dan berat. Bantuan akan diberikan sesuai tingkat kerusakan: Rp 15 juta untuk rusak ringan, Rp 30 juta untuk rusak sedang, dan Rp 60 juta untuk rusak berat.
“(Yang) berat tidak punya pilihan, indeksnya 60 juta. Apakah mau dibangunkan? Kalau dibangunkan, namanya huntap (hunian tetap). Cuma ada problema di sini huntap, di Gayo Lues tidak ada tanah pemerintah. Perlu ada biaya untuk pembebasan (lahan) bagi masyarakat. Beliau (Bupati Gayo Lues) mengajukan anggaran lebih kurang Rp 25 miliar. Nanti saya akan suarakan kepada Menteri Perumahan,” ujar Tito.
Program Bantuan Sosial dan Akses Logistik
Masyarakat terdampak bencana juga dapat diusulkan untuk masuk dalam program bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Prakerja, serta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Kepala daerah dapat mengusulkan masyarakat yang mengalami penurunan kondisi ekonomi akibat bencana untuk program-program tersebut.
“Nah, itu mereka nanti akan bisa diusulkan oleh Pak Bupati,” tutur Tito.
Akses jalan darat di Kabupaten Gayo Lues dilaporkan berangsur pulih, memungkinkan distribusi bantuan logistik berjalan meskipun masih terbatas. Kebutuhan logistik dinilai mencukupi.
Menanggapi permintaan beras dari Bupati Gayo Lues, Tito menyatakan telah berkoordinasi langsung dengan Bulog untuk penyaluran bantuan. “Kalau ada permintaan (beras) resmi, ini akan ada pertanggungjawaban. Kalau untuk bencana, tidak dibayar, tidak. Berbeda dengan (beras) SPHP itu, yang untuk stabilisasi pangan harga. Itu kan harganya Rp 12 ribu per kilo. Tapi kalau untuk bencana, itu negara yang memberikan secara gratis,” tutup Tito.
