Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan kesiapannya untuk menyalurkan berbagai jenis bantuan sosial, baik untuk kebencanaan maupun program reguler, bagi masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatera. Penyaluran ini akan mengutamakan basis data tunggal yang telah tervalidasi untuk mempercepat proses rehabilitasi sosial dan pemulihan ekonomi masyarakat.
Data Menjadi Kunci Penyaluran Bansos
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan hal ini saat menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Acara yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ini bertempat di Hotel Daka, Banda Aceh, pada Sabtu (10/1/2026).
“Yang paling krusial dalam penyaluran bantuan sosial kebencanaan adalah soal data dan penyalurannya. Untuk bansos bencana, kita menggunakan satu data sebagai rujukan awal,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Sabtu (10/1/2026).
Menurut Gus Ipul, data awal bencana disiapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Data tersebut kemudian ditetapkan oleh pemerintah daerah dan divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri, yang bertindak sebagai Ketua Satgas. Setelah proses validasi selesai, barulah Kementerian Sosial menyalurkan bantuan berdasarkan data final tersebut.
“Penyalurannya bisa melalui Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) atau PT Pos Indonesia, disesuaikan dengan kondisi daerah,” jelas Gus Ipul.
Dukungan Pembiayaan dan Logistik
Kemensos telah menyiapkan dukungan pembiayaan untuk berbagai kebutuhan pascabencana. Kebutuhan tersebut meliputi santunan bagi korban meninggal dunia dan luka berat, jaminan hidup, bantuan untuk hunian sementara dan hunian tetap, hingga program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga terdampak.
“Dari simulasi yang kami lakukan, kebutuhan total sekitar Rp 2 triliun. Saat ini lebih dari Rp600 miliar sudah siap disalurkan,” ungkap Gus Ipul.
Selain dukungan finansial, Kemensos juga terus memberikan bantuan logistik dan mengoperasikan dapur umum di lokasi bencana. Hingga kini, santunan untuk korban meninggal dunia telah diserahkan kepada lebih dari 140 ahli waris. Sementara itu, penyaluran santunan bagi korban luka berat masih menunggu penetapan resmi dari kepala daerah setempat.
Bansos Reguler untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi
Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, menekankan pentingnya pemanfaatan bantuan sosial sebagai instrumen untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
Tito mendorong agar warga yang terdampak bencana segera diakomodasi dalam program bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.
“Pemberian bantuan ini untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, nantinya menyasar perputaran perekonomian warga,” ujarnya.
Rapat Satgas yang dibuka oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, juga mendengarkan laporan dari T.A. Khalid, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra yang menjabat sebagai Koordinator Posko Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera DPR RI. Tito Karnavian menyebutkan bahwa koordinasi intensif di lapangan telah menghasilkan beberapa prioritas penanganan pascabencana.
Prioritas tersebut meliputi normalisasi sungai untuk mencegah banjir susulan, pembukaan akses jalan dan jembatan ke wilayah yang terisolasi, penyediaan hunian sementara, serta pembersihan lingkungan dan rumah warga yang mengalami kerusakan ringan.
“Banyak persoalan teknis di lapangan yang sebenarnya bisa diselesaikan cepat jika komunikasi terbangun. Melalui koordinasi lintas kementerian, banyak hal bisa kita selesaikan,” kata Tito.
Koordinasi Lintas Sektor
Terkait penyaluran bantuan sosial reguler, Gus Ipul menambahkan bahwa prosesnya akan mengacu pada data hasil pemutakhiran yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Penyaluran akan segera dilaksanakan setelah data tersebut tersedia dan terverifikasi.
Kementerian Sosial berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, DPR RI, BNPB, serta pemerintah daerah. Tujuannya adalah memastikan penyaluran bantuan sosial pascabencana di Sumatera berjalan tepat sasaran dan efektif dalam mendukung pemulihan kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat yang terdampak.
