Jakarta – Istana Kepresidenan menanggapi hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menunjukkan mayoritas responden menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Istana, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa pemerintah menghormati setiap pendapat yang muncul.
Pemerintah Hormati Semua Pendapat
“Ya kita kan menghormati semua pendapat itu. Pasti kan semua pandangan kan ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung. Sementara belum, kan gitu,” ujar Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Prasetyo Hadi menambahkan bahwa tidak ada polemik atau masalah yang signifikan terkait masih adanya penolakan terhadap usulan sistem pilkada tidak langsung. Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai sistem pilkada tersebut pada proses yang sedang bergulir di lembaga legislatif.
“Nggak ada masalah juga, kita lihat nanti,” tegasnya.
Mayoritas Publik Tolak Pilkada DPRD
Sebelumnya, LSI Denny JA merilis hasil survei mengenai usulan pilkada melalui DPRD. Survei tersebut menemukan bahwa mayoritas responden tidak setuju dengan sistem tersebut, dengan kelompok Generasi Z menjadi penolak paling keras.
Dalam survei tersebut, responden ditanya mengenai persetujuan mereka terhadap wacana pilkada tidak langsung atau dipilih oleh DPRD. Hasilnya menunjukkan bahwa 66,1 persen responden menyatakan kurang setuju atau tidak setuju sama sekali.
Berikut rincian hasil survei:
- Kurang setuju/tidak setuju sama sekali: 66,1%
- Sangat setuju/cukup setuju: 28,6%
- Tidak tahu/tidak jawab: 5,3%
“Jadi dari data ini kita lihat bahwa di atas 65 persen menolak pilkada DPRD,” kata Ardian Sopa saat merilis hasil survei di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
