Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menyatakan partainya hanya akan mendukung wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) jika partisipasi publik tetap dijamin secara maksimal. Ia menegaskan bahwa usulan ini berbeda dengan sistem pada era Orde Baru.
Partisipasi Publik Tetap Jadi Prioritas
“Golkar akan setuju dengan model pilkada melalui DPRD hanya apabila partisipasi publik tetap berjalan secara maksimal,” ujar Sarmuji kepada wartawan di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis (8/1/2026). Sarmuji menekankan bahwa usulan pilkada lewat DPRD tidak akan menghilangkan partisipasi masyarakat. Ia membandingkannya dengan sistem pada masa Orde Baru yang dinilainya memiliki partisipasi publik yang hampir nihil.
“Kami Partai Golkar akan mengambil sisi-sisi terbaik dari pilkada langsung untuk diakomodir, dimasukkan ke dalam sistem pilkada tidak langsung melalui DPRD, itu seandainya nanti terjadi perubahan. Jadi ini sama sekali berbeda dengan pilkada zaman Orde Baru yang partisipasi publiknya hampir nihil,” jelasnya.
Sarmuji menambahkan bahwa partisipasi publik tetap akan diakomodir melalui berbagai mekanisme, termasuk kampanye langsung dan debat calon kandidat. “Sehingga rakyat tidak ditinggalkan meskipun pemilihannya melalui DPRD, itu desain apa lagi misalkan yang bisa memperkuat partisipasi rakyat ke dalam pemilihan DPRD, nanti akan kita akomodir secara maksimal,” tuturnya.
Komunikasi Informal Antarpartai
Lebih lanjut, Sarmuji mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai potensi pilkada lewat DPRD ini telah dilakukan secara informal antarpartai politik. Ia memastikan bahwa sistem pilkada tersebut akan tetap disesuaikan dengan masukan dari masyarakat.
“Ya, kontak-kontak saja ya (antarparpol). Kontak-kontak, ngobrol-ngobrol informal, tanya-tanya,” imbuhnya.
