Jakarta (ANTARA) – Markas Besar TNI bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dan lembaga terkait lainnya dijadwalkan akan mengadakan rapat pada Kamis (26/9) untuk membahas perkembangan situasi di Lebanon serta merumuskan langkah evakuasi warga negara Indonesia (WNI) di negara tersebut.
Langkah ini diambil setelah meningkatnya ketegangan di wilayah perbatasan Israel-Lebanon akibat serangan yang dilancarkan oleh Israel terhadap kelompok Hizbullah di Lebanon. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Hariyanto, menyatakan bahwa pihak TNI saat ini masih menunggu hasil rapat tersebut untuk menentukan langkah lebih lanjut, termasuk persiapan alutsista dan pasukan yang akan dikerahkan jika evakuasi diperlukan.
“Kemenlu RI telah mengirimkan surat undangan kepada Mabes TNI terkait situasi di UNIFIL (Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon) pada tanggal 26 September 2024. Kami masih menunggu hasil dari pertemuan ini untuk menentukan langkah koordinasi ke depan,” ujar Mayjen Hariyanto kepada ANTARA, Rabu (25/9).
Eskalasi Konflik Israel-Lebanon
Ketegangan di Lebanon semakin meningkat setelah kelompok Hizbullah mengklaim telah menembakkan rudal ke arah Tel Aviv pada Rabu (25/9), yang menargetkan markas badan intelijen Israel, Mossad. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang terus berlangsung antara kedua belah pihak sejak Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadap Palestina pada Oktober 2023.
Militer Israel (IDF) telah melakukan serangkaian serangan udara terhadap wilayah Lebanon dengan dalih menghancurkan infrastruktur militer Hizbullah. Akibatnya, hampir 570 orang tewas dan lebih dari 1.800 warga sipil mengalami luka-luka, sementara puluhan ribu orang terpaksa mengungsi dari wilayah konflik.
Ketegangan ini tidak hanya berdampak pada wilayah Palestina dan Israel, tetapi juga telah meluas ke perbatasan Israel-Lebanon, khususnya di area yang dikenal sebagai Blue Line, sebuah garis demarkasi yang memisahkan kedua negara. Situasi ini mendorong KBRI Beirut untuk segera meningkatkan status Siaga 1 bagi WNI di Lebanon.
baca juga: Tren Pasar Tas Pertanian Global
Tindakan Pemerintah Indonesia
Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemenlu RI, Judha Nugraha, mengonfirmasi bahwa KBRI Beirut telah menetapkan status Siaga 1 bagi seluruh WNI yang berada di Lebanon. Kemenlu juga telah mengeluarkan travel advisory yang mengimbau warga Indonesia untuk menunda perjalanan ke Lebanon dan Israel hingga situasi kondusif.
Menurut catatan KBRI Beirut, terdapat 159 WNI yang tinggal di Lebanon, dan sejak status Siaga 1 diberlakukan pada Agustus 2024, sebanyak 25 WNI telah difasilitasi kepulangannya ke Indonesia. Namun, masih ada ratusan WNI yang tersisa, termasuk sekitar 1.000 prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL).
“Situasi di Lebanon sangat mengkhawatirkan, dan Kemenlu serta TNI akan terus memantau perkembangan terbaru untuk memastikan keselamatan seluruh WNI di sana,” kata Judha Nugraha.
Kesiapan TNI di Lebanon
TNI memiliki kontingen besar yang tergabung dalam berbagai satuan tugas di bawah UNIFIL, di antaranya Satgas Batalyon Mekanis TNI (INDOBATT), Satgas Maritime Task Force (MTF), dan Satgas Level 2 Hospital. Mayoritas prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL beroperasi di darat, sementara Satgas MTF menjalankan tugasnya di laut.
Menanggapi meningkatnya eskalasi konflik, Kontingen Garuda XXVIII-O/UNIFIL yang bertugas di Satgas MTF menggelar latihan darurat pada awal September 2024. Latihan tersebut meliputi simulasi evakuasi menggunakan jalur laut serta latihan pertahanan pangkalan dan antisabotase bawah air.
KRI Diponegoro-365, yang menjadi bagian dari Satgas MTF, turut terlibat dalam latihan ini sebagai persiapan menghadapi situasi krisis di wilayah perairan Lebanon.
Tantangan Evakuasi WNI
Tantangan utama yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam rencana evakuasi WNI dari Lebanon adalah situasi yang terus berkembang secara dinamis. Otoritas di Lebanon telah memperingatkan bahwa serangan Israel dapat meningkat dalam beberapa hari ke depan, sementara Hizbullah juga menunjukkan peningkatan kapasitas militernya. Selain itu, keberadaan lebih dari 1.000 prajurit TNI di Lebanon membuat evakuasi menjadi semakin kompleks, karena harus mempertimbangkan logistik dan keamanan pasukan yang tergabung dalam misi perdamaian.
TNI dan Kemenlu RI terus berkoordinasi erat dengan otoritas internasional, termasuk PBB, untuk memastikan jalur evakuasi aman tersedia jika situasi di Lebanon memburuk.
Imbauan kepada WNI
Sejalan dengan peningkatan status Siaga 1, Kemenlu RI mengimbau seluruh WNI yang masih berada di Lebanon untuk mengikuti instruksi dari KBRI Beirut dan mempersiapkan diri untuk kemungkinan evakuasi. WNI diharapkan tetap tenang, tetapi waspada terhadap situasi sekitar, dan mematuhi semua prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang.
“Kami mengimbau WNI untuk terus berkomunikasi dengan KBRI dan mengikuti perkembangan situasi melalui saluran resmi. Keselamatan WNI adalah prioritas utama kami,” kata Judha Nugraha.
Situasi di Lebanon terus dipantau dengan seksama, dan pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melindungi warganya di luar negeri, terutama di wilayah konflik.