Pejabat pajak Indonesia dan Australia telah menandatangani sebuah perjanjian di Jakarta pada tanggal 22 April untuk membentuk kerangka kerja berbagi informasi tentang kripto.
Perjanjian yang diumumkan pada tanggal 23 April ini bertujuan untuk meningkatkan identifikasi aset yang dapat dikenakan pajak di kedua negara. Selain itu, perjanjian ini juga bertujuan untuk mendorong pertukaran data dan informasi terkait kripto yang lebih efektif antara otoritas pajak. Selanjutnya, perjanjian ini membahas kepatuhan terhadap kewajiban pajak.
Menurut Mekar Satria Utama, seorang direktur di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia, MoU ini menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi antar otoritas pajak. Strategi ini sangat kritikal untuk mengikuti kemajuan pesat dalam lanskap teknologi keuangan global, tegasnya.
“Meskipun aset kripto terbilang baru, kebutuhan untuk memastikan pemajakan yang adil tetap penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyediakan pendapatan untuk investasi publik penting di bidang seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” ujar Utama dalam sebuah pernyataan.
Otoritas pajak Australia dan rekan-rekan mereka di Indonesia telah bekerja sama di masa lalu. Kolaborasi ini telah mencakup beberapa prioritas DJP. Ini termasuk fitur seperti digitalisasi layanan wajib pajak melalui implementasi asisten pajak virtual.
Selain itu, kedua organisasi tersebut berkolaborasi dalam pengenalan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk barang dan jasa digital.
Indonesia telah terlibat dalam pengembangan undang-undang untuk sektor kripto. Negara ini juga mendorong kemitraan dengan negara-negara asing dan kelompok internasional untuk mengembangkan kerangka kerja kripto yang solid.
Kegiatan ini dipimpin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, yang telah bekerja sama dengan regulator keuangan di Malaysia, Singapura, dan Dubai untuk menciptakan dasar regulasi kripto.
Menurut peraturan terbaru, perusahaan kripto yang ingin beroperasi di Indonesia harus terlebih dahulu melalui kotak pasir regulasi sebelum mendapatkan lisensi, yang akan berlaku pada Januari 2025. Perubahan regulasi ini bertepatan dengan langkah OJK untuk mengawasi sektor mata uang kripto.
Entitas yang menyediakan layanan kripto di Indonesia tanpa terlebih dahulu menyelesaikan evaluasi kotak pasir akan dianggap ilegal.
Sementara itu, Australia adalah salah satu dari banyak negara yang bekerja dengan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) untuk menciptakan Kerangka Pelaporan Aset Kripto (CARF), yang memungkinkan pertukaran informasi otomatis tentang aset kripto. Tujuannya adalah untuk menetapkan pendekatan standar untuk pemajakan kripto secara global. Meskipun bukan secara eksplisit sebagai perjanjian pajak bilateral, tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk menyederhanakan prosedur pajak dan mengurangi kasus penghindaran pajak terkait dengan pendapatan kripto.