Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berupaya menyinkronkan data guna memastikan intervensi yang tepat sasaran bagi korban bencana di Sumatera. Langkah ini krusial untuk menghindari tumpang tindih bantuan dan memastikan keberlanjutan program pemulihan.
Koordinasi Lintas Kementerian untuk Pemulihan Pascabencana
Pertemuan antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Kamis (15/1/2026) menjadi penanda dimulainya koordinasi intensif. Pertemuan ini merupakan bagian dari Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, dengan fokus utama pada pemulihan ekonomi.
Prioritas utama pembahasan adalah penyamaan basis data penerima manfaat dan klarifikasi cakupan intervensi masing-masing kementerian. “Data ini harus satu. Mana yang sudah kita bantu, mana yang masih perlu penguatan ekonomi, itu harus jelas,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Rabu (14/1/2026).
Fokus Bantuan Berdasarkan Dampak Bencana
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan memprioritaskan bantuan bagi keluarga yang terdampak secara fisik akibat bencana. “Kemensos berfokus pada warga yang terdampak secara fisik. Rumahnya hilang, rumahnya rusak sedang, sehingga mereka tidak bisa beraktivitas,” jelasnya.
Kemensos telah menyiapkan bantuan pemberdayaan ekonomi senilai Rp 5 juta per keluarga yang akan disalurkan secara tunai. Bantuan ini diposisikan sebagai dukungan awal bagi keluarga terdampak untuk bertahan dan memulai kembali aktivitas mereka. “Ini bantuan rintisan. Mereka benar-benar tidak punya cash. Setelah kebutuhan dasarnya aman, baru kita lihat apakah usahanya perlu penguatan lebih lanjut,” ungkap Gus Ipul.
Pemberdayaan sosial ekonomi yang dilakukan Kemensos mencakup pemulihan aset, akses, dan keterampilan. Hal ini bertujuan agar keluarga terdampak dapat kembali berwirausaha, baik melalui perbaikan sarana usaha yang rusak maupun pemulihan akses pasar.
Peran Kementerian UMKM dalam Penguatan Ekonomi
Gus Ipul menambahkan bahwa asesmen awal oleh Kemensos akan memetakan keluarga yang membutuhkan intervensi lanjutan dari Kementerian UMKM. “Yang usahanya hancur, rumahnya rusak, dimulai dulu dari kita. Setelah itu diasesmen lagi, kalau perlu bantuan modal usaha, di situlah Kementerian UMKM intervensi,” katanya.
Pentingnya penggunaan satu data bersama sebagai dasar pengambilan kebijakan ditekankan oleh Gus Ipul. Data awal bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kemudian ditetapkan oleh kepala daerah, dan menjadi rujukan bagi seluruh kementerian.
“Melalui koordinasi ini, Kemensos dan Kementerian UMKM sepakat menyusun skema pemulihan yang saling melengkapi. Kemensos fokus pada rehabilitasi sosial ekonomi dan Kementerian UMKM pada rehabilitasi ekonomi penguatan usaha mikro, agar pemulihan korban bencana di Sumatera berjalan lebih cepat, terukur, dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Program Unggulan Kementerian UMKM
Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman memaparkan sejumlah program unggulan untuk pemulihan usaha mikro di wilayah terdampak bencana. Program tersebut meliputi Bantuan Presiden untuk Usaha Mikro (BanPres/BPUM), kemudahan persyaratan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan kelompok melalui Permodalan Nasional Madani (PNM), bantuan peralatan produksi, pendampingan usaha, hingga rencana peluncuran landing page ‘UMKM Sumatera Bangkit Bersama’.
“Kami menyiapkan skema pemulihan ekonomi agar pelaku usaha mikro bisa kembali berproduksi dan berjualan,” tutup Maman.
Peserta Pertemuan
Pertemuan ini dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Mira Riyati Kurniasih, dan Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Masryani Mansyur dari Kemensos. Sementara itu, dari Kementerian UMKM hadir Deputi Bidang Usaha Kecil Riza Damanik, Asisten Deputi Legalitas dan Perlindungan Usaha Rahmadi, Asisten Deputi Kemitraan dan Rantai Pasok Usaha Mikro Pristiyanto, beserta jajaran.
