Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi ditugaskan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Penugasan ini ditindaklanjuti dengan pertemuan strategis di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Kamis (8/1/2026).
Pembahasan Strategis Rehabilitasi Pascabencana
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Ketua Satgas Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon. Agenda utama adalah membahas perkembangan penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra serta memetakan langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Intinya adalah kita membaca atau memetakan situasi saat ini, setelah tanggap darurat beberapa daerah ada yang sudah selesai, ada juga yang masih melanjutkan tanggap darurat untuk 15 hari ke depan,” ujar Tito dalam keterangan tertulis.
Evaluasi Kemajuan dan Tantangan di Lapangan
Berdasarkan pemantauan di lapangan, Tito menyampaikan bahwa dari 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi tersebut, sebagian besar daerah telah menunjukkan kemajuan signifikan. Pemulihan terlihat dari berfungsinya roda pemerintahan daerah, pulihnya konektivitas jalan utama, kembalinya layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta mulai bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat.
Namun, Tito menyadari masih terdapat sejumlah daerah yang membutuhkan perhatian khusus. Di Provinsi Aceh, dari 18 kabupaten/kota terdampak, 11 daerah dinyatakan berangsur normal, sementara tujuh daerah lainnya masih menjadi fokus penanganan lanjutan. Kondisi serupa juga terjadi di Sumut dan Sumbar, di mana beberapa daerah tetap mendapat perhatian khusus sesuai tingkat dampak bencana.
Fokus Pemulihan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar
Pemerintah terus memastikan pemulihan infrastruktur dasar, khususnya jaringan jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Hampir seluruh ruas jalan nasional di tiga provinsi tersebut telah kembali terhubung. Perbaikan jalan non-nasional terus dikerjakan secara bertahap oleh Kementerian PU bersama TNI, Polri, dan pemerintah daerah (Pemda).
Pada sektor pelayanan dasar, Tito memastikan seluruh rumah sakit umum daerah di kabupaten/kota terdampak telah kembali beroperasi. Pemerintah pusat juga terus mendukung pemulihan fasilitas kesehatan, pendidikan, serta sarana pemerintahan hingga tingkat desa agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
Percepatan Pendataan Rumah Rusak dan Pembentukan Posko
Terkait penanganan pengungsi, Tito menekankan pentingnya percepatan pendataan rumah rusak sebagai dasar penyaluran bantuan stimulan perumahan. Pemerintah meminta daerah segera menyampaikan data secara bertahap tanpa menunggu seluruh pendataan selesai.
“Yang ada dulu dikumpulkan, jadi kita istilahnya datanya data bergelombang, data bertahap,” tegas Tito.
Sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemulihan, Satgas akan membentuk posko nasional di Jakarta dan Banda Aceh. Posko ini akan berfungsi sebagai pusat koordinasi, pengendalian, dan informasi, serta menjadi media center untuk menyampaikan perkembangan penanganan pascabencana secara berkala kepada publik.
“Kami akan berangkat ke Aceh untuk melakukan rapat koordinasi yang lebih teknis lagi … saya juga nanti akan ke Sumatera Utara dan Sumatera Barat,” jelas Tito.
