Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa pada Juli 2023, utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai jumlah US$396,4 miliar atau sekitar Rp6.090 triliun (dengan asumsi kurs Rp15.365 per dolar AS). Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,9 persen dibandingkan dengan posisi ULN Indonesia pada akhir kuartal II 2023, yang sebelumnya mencapai US$396,3 miliar. Meskipun terjadi pertumbuhan, lajunya melambat dibandingkan bulan sebelumnya, yang mencapai 1,5 persen.

Erwin Haryono, Kepala Departemen Komunikasi BI, menjelaskan bahwa kontraksi pertumbuhan ini terutama berasal dari ULN sektor swasta. Posisi ULN pada bulan Juli 2023 juga dipengaruhi oleh pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global.

ULN sektor swasta terus mengalami kontraksi pertumbuhan, dengan posisi ULN swasta pada bulan Juli 2023 mencapai US$193,9 miliar atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,9 persen (yoy). Ini merupakan penurunan lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 5,8 persen (yoy). Penurunan ini terutama disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan ULN lembaga keuangan, yang mencatatkan penurunan sebesar 10,5 persen (yoy), dibandingkan dengan 9,1 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.

Dilihat dari sektor ekonomi, ULN sektor swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, jasa keuangan, dan asuransi, serta pertambangan dan penggalian. Pangsa ULN swasta ini mencapai 78,1 persen dari total ULN swasta, dan masih didominasi oleh ULN jangka panjang, dengan pangsa mencapai 75,6 persen terhadap total ULN swasta.

Sementara itu, posisi ULN pemerintah mencapai US$193,2 miliar atau tumbuh sebesar 4,1 persen secara tahunan (yoy), yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 2,8 persen (yoy). Pertumbuhan ULN pemerintah ini dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung pembiayaan program dan proyek pemerintah. Pemerintah berkomitmen untuk mengelola ULN dengan hati-hati, efisien, dan akuntabel, serta menjaga kredibilitas dalam pembayaran pokok dan bunga utang tepat waktu.

ULN memiliki peran penting dalam mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas, yang dapat menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global. Dukungan ini mencakup sektor-sektor seperti jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,1 persen), jasa pendidikan (16,8 persen), konstruksi (14,2 persen), dan jasa keuangan dan asuransi (10,1 persen).

Erwin mengungkapkan bahwa posisi ULN pemerintah saat ini relatif aman dan terkendali, terutama karena hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang, mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.

Lebih lanjut, Erwin memastikan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,2 persen, dari 29,3 persen pada bulan sebelumnya, dan ULN jangka panjang yang masih mendominasi dengan pangsa mencapai 87,8 persen dari total ULN.

Erwin menekankan bahwa untuk menjaga struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Ini bertujuan untuk memastikan stabilitas ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.