• Sen. Nov 4th, 2024
Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran: Lima Anak Buah Sudah Buat Kontroversi Usai Dilantik

Jakarta – Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka baru saja dilantik pada 22 Oktober 2024 di Istana Negara. Dalam kabinet yang terdiri dari 48 menteri dan 56 wakil menteri ini, lima anggota kabinet langsung menjadi sorotan publik karena pernyataan atau kebijakan kontroversial yang mereka sampaikan hanya beberapa hari setelah dilantik.

Salah satu nama yang mencuat dalam kontroversi ini adalah Yusril Ihza Mahendra, yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Selain Yusril, beberapa tokoh lain di dalam kabinet juga menjadi perhatian masyarakat. Berikut adalah lima anggota kabinet yang menuai kritik dan perhatian publik pasca dilantik.

1. Yusril Ihza Mahendra

Yusril Ihza Mahendra, politisi senior dari Partai Bulan Bintang (PBB), ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Namun, pernyataan Yusril mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kerusuhan Mei 1998 menjadi perdebatan panas di kalangan publik.

Yusril menyatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia tidak mengalami pelanggaran HAM berat, termasuk peristiwa kerusuhan Mei 1998 yang dikenal sebagai titik krisis dalam sejarah politik Indonesia. Pernyataan ini langsung memicu protes dari berbagai kalangan, terutama para aktivis HAM yang beranggapan bahwa tragedi Mei 1998 merupakan pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan.

baca juga: Ukuran Pasar Adaptor Penyimpanan tumbuh pada CAGR sebesar 8,50%, laporan ini mencakup analisis berdasarkan Jenis, segmentasi, pertumbuhan dan perkiraan 2024-2030

“Saya ingin mengklarifikasi bahwa tidak ada pelanggaran HAM berat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk insiden Mei 1998,” ucap Yusril kepada media di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2024). Ia kemudian memberikan klarifikasi lebih lanjut, menyatakan bahwa maksudnya adalah tidak ada pelanggaran HAM baru yang terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.

Namun, pernyataan ini tidak meredam kritik, dan banyak pihak menilai bahwa Yusril seharusnya lebih sensitif dalam menyikapi isu HAM yang masih menjadi luka bagi banyak pihak di Indonesia.

2. Menteri Pertanian: Kontroversi Peraturan Pupuk Subsidi

Selain Yusril, Menteri Pertanian yang baru dilantik juga memicu kontroversi setelah menyatakan niat untuk mengubah regulasi terkait distribusi pupuk bersubsidi. Rencana ini menuai kritik dari para petani yang khawatir bahwa kebijakan baru tersebut akan mengurangi akses mereka terhadap pupuk yang mereka butuhkan untuk menjaga hasil panen.

Menteri Pertanian berpendapat bahwa kebijakan baru ini akan lebih tepat sasaran dan efisien, namun sejumlah pihak menilai bahwa perubahan ini berisiko menimbulkan ketidakpastian bagi sektor pertanian yang sangat bergantung pada subsidi pemerintah.

3. Wakil Menteri Kesehatan: Isu Vaksinasi dan Kesehatan Publik

Wakil Menteri Kesehatan juga mendapat sorotan setelah memberikan pernyataan terkait kebijakan vaksinasi yang dinilai kontroversial. Dalam pidatonya, ia menyatakan bahwa pemerintah akan mengevaluasi ulang program vaksinasi massal yang telah dijalankan selama pandemi COVID-19.

Pernyataan ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat yang khawatir akan adanya penurunan perlindungan terhadap penyakit menular. Para ahli kesehatan mengingatkan bahwa langkah ini bisa berdampak negatif terhadap kesehatan publik, terutama di tengah peningkatan kasus penyakit menular yang muncul kembali di beberapa daerah.

4. Menteri Perdagangan: Kebijakan Impor yang Diperdebatkan

Menteri Perdagangan baru-baru ini mengumumkan rencana untuk membuka keran impor beberapa komoditas strategis demi menjaga stabilitas harga di pasar dalam negeri. Kebijakan ini langsung mendapat tanggapan negatif dari sejumlah asosiasi pengusaha lokal yang menilai bahwa kebijakan ini justru akan mematikan industri dalam negeri dan menyebabkan ketergantungan pada produk impor.

Kritik terhadap kebijakan ini datang dari berbagai sektor, terutama para pengusaha yang merasa bahwa pemerintah seharusnya mendorong produksi dalam negeri ketimbang meningkatkan impor.

5. Menteri Pendidikan: Reformasi Kurikulum yang Mendapat Tentangan

Menteri Pendidikan yang baru juga tidak luput dari sorotan publik setelah menyampaikan rencana untuk mereformasi kurikulum pendidikan nasional. Rencana ini mencakup perubahan besar dalam mata pelajaran dan metode pengajaran, dengan tujuan meningkatkan daya saing global siswa Indonesia.

Namun, sejumlah pihak, termasuk guru dan akademisi, menilai bahwa perubahan kurikulum tersebut terlalu tergesa-gesa dan tidak melibatkan diskusi yang memadai dengan para pemangku kepentingan. Mereka khawatir bahwa perubahan ini justru akan menimbulkan kebingungan di kalangan guru dan siswa, serta memerlukan biaya yang besar untuk implementasinya.

Kesimpulan

Kabinet Merah Putih yang baru dilantik di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah memulai langkah awalnya dengan berbagai sorotan dan kritik. Lima anggota kabinet yang terlibat dalam kontroversi ini menunjukkan bahwa tantangan di masa depan tidak hanya akan datang dari luar, tetapi juga dari dalam tim pemerintahan itu sendiri. Adanya perdebatan terkait kebijakan dan pernyataan publik ini akan menjadi ujian bagi pemerintah dalam menjalankan mandatnya untuk membawa perubahan dan stabilitas di Indonesia.

Meskipun baru beberapa hari dilantik, jelas bahwa perjalanan Kabinet Merah Putih masih panjang, dan publik akan terus mengawasi langkah-langkah berikutnya dari para menteri dan wakil menteri dalam kabinet ini.