Ketidakstabilan ekonomi dunia saat ini terus memberi dampak pada perekonomian berbagai negara, termasuk Indonesia. Di tengah upaya memulihkan kondisi ekonomi domestik, beberapa indikator ekonomi menunjukkan bahwa Indonesia berisiko masuk dalam jurang krisis jika tidak ditangani dengan tepat.
Berdasarkan data terbaru, Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Juli 2024 mengalami penurunan ke level 49,7, setelah sebelumnya di bulan Juni berada di level 50,7. Penurunan ini mengindikasikan bahwa sektor manufaktur, yang merupakan salah satu motor penggerak utama perekonomian, mulai mengalami kontraksi. Di sisi lain, Indeks Harga Konsumen (IHK) mencatatkan deflasi sebesar 0,18% pada Juli 2024, menunjukkan lemahnya permintaan di pasar domestik.
Mengapa Kondisi Ekonomi Mengkhawatirkan?
Penurunan PMI di bawah level 50 biasanya diartikan sebagai sinyal bahwa aktivitas ekonomi di sektor manufaktur sedang melambat. Dalam kasus Indonesia, hal ini dapat disebabkan oleh lemahnya permintaan domestik dan global, serta ketidakpastian kondisi ekonomi dunia yang dipicu oleh berbagai faktor eksternal, seperti ketegangan geopolitik dan inflasi global.
Selain itu, deflasi yang terjadi pada Juli 2024 menambah kekhawatiran terhadap prospek ekonomi Indonesia. Deflasi, atau penurunan harga barang dan jasa, sering kali mencerminkan berkurangnya daya beli masyarakat. Jika kondisi ini dibiarkan, dapat menimbulkan spiral deflasi, di mana konsumen menunda pembelian dengan harapan harga akan terus turun, yang pada akhirnya melemahkan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.
Peran Perusahaan Pembiayaan dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi
Meski ancaman krisis ekonomi semakin nyata, salah satu faktor yang dapat menjaga stabilitas ekonomi Indonesia adalah peran perusahaan pembiayaan. Ketua Kelembagaan II Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Ristiawan Suherman, mengungkapkan bahwa perusahaan pembiayaan memiliki peran krusial dalam memberikan akses pembiayaan yang terjangkau kepada masyarakat dan dunia usaha.
Menurut Ristiawan, perusahaan pembiayaan mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pinjaman dengan bunga tinggi, serta memfasilitasi akses modal untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM). Dengan akses pembiayaan yang lebih mudah, masyarakat dan dunia usaha dapat kembali menggerakkan roda perekonomian, terutama di tengah kondisi ketidakpastian seperti sekarang.
Selain itu, perusahaan pembiayaan juga berperan penting dalam mendukung pengembangan infrastruktur di Indonesia. Mengingat tingginya biaya pembangunan infrastruktur, pembiayaan dari sektor multifinance menjadi solusi yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Transformasi Digital untuk Efisiensi dan Keamanan
Seiring dengan kemajuan teknologi, perusahaan pembiayaan di Indonesia juga diharapkan mampu mengadopsi teknologi dan inovasi dalam operasional mereka. Ristiawan menekankan pentingnya transformasi digital di industri pembiayaan, yang dapat meningkatkan efisiensi, meminimalkan risiko, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi konsumen.
“Indonesia multifinance merespon perubahan pasar dengan cukup baik. Perusahaan pembiayaan harus terus bertransformasi, mengikuti perkembangan teknologi, dan memberikan layanan yang lebih inklusif secara finansial,” ujar Ristiawan.
Namun, Ristiawan juga mengingatkan bahwa transformasi digital ini harus dibarengi dengan upaya menjaga keamanan data dan privasi konsumen. Dalam era digital yang semakin kompleks, risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi menjadi ancaman nyata yang harus dihadapi dengan langkah-langkah preventif.
Dukungan Pemerintah dan Visi Indonesia Emas 2045
Salah satu pilar penting yang mendukung sektor pembiayaan di Indonesia adalah kebijakan pemerintah yang proaktif. Ristiawan mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan akses ke sistem informasi kredit, seperti Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh Pefindo. Dengan adanya SLIK, perusahaan pembiayaan dapat menilai risiko kredit dengan lebih baik dan menjaga aspek kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan.
Melalui sinergi antara pemerintah dan sektor pembiayaan, Ristiawan optimis bahwa peran multifinance dapat membantu mendorong perekonomian Indonesia menuju visi besar “Indonesia Emas 2045”. Visi ini mencakup empat pilar utama, yakni pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.
“Perusahaan pembiayaan dapat berperan aktif dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045, terutama dalam hal memberikan akses pembiayaan untuk pengembangan usaha, infrastruktur, dan proyek-proyek strategis yang sejalan dengan misi pemerintah,” ujar Ristiawan.
Langkah yang Harus Dilakukan untuk Menghindari Krisis
Dengan sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan tanda-tanda pelemahan, Indonesia perlu segera mengambil langkah-langkah preventif untuk menghindari potensi krisis. Di samping menjaga stabilitas makroekonomi, peran sektor swasta, terutama perusahaan pembiayaan, sangat penting dalam memastikan masyarakat dan dunia usaha tetap memiliki akses terhadap pembiayaan yang terjangkau.
Pemerintah dan pelaku industri harus terus berkolaborasi untuk memastikan bahwa perekonomian Indonesia tetap tangguh menghadapi ketidakpastian global, serta mampu mencapai visi Indonesia Emas 2045. Transformasi digital di sektor pembiayaan juga menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi, keamanan, dan inklusivitas, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan.