Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan temuan mengejutkan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 12.658 anak di 38 provinsi mengalami keracunan akibat program tersebut. Data ini dihimpun KPAI melalui monitoring media dari Januari hingga Desember 2025.
Tiga Provinsi dengan Kasus Tertinggi
Wakil Ketua KPAI Jasra Putra memaparkan bahwa tiga provinsi mencatat jumlah korban keracunan MBG tertinggi. Jawa Barat memimpin dengan 4.877 anak, disusul Jawa Tengah dengan 1.961 anak, dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 1.517 anak.
“Berdasarkan monitoring media, sepanjang tahun 2025 tercatat 12.658 anak mengalami kasus keracunan MBG di 38 provinsi,” ujar Jasra Putra dalam pemaparan Laporan Akhir Tahun (LAT) di Kantor KPAI, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Keluhan Siswa Soal Rasa dan Kelayakan Makanan
KPAI juga telah melakukan survei untuk menjaring keluhan siswa terkait program MBG. Mayoritas siswa, dari SD hingga SMA, mengeluhkan rasa makanan yang disajikan. Hampir 90 persen responden menyatakan ketidakpuasan terhadap rasa makanan.
Selain itu, sekitar 36 persen siswa mempertanyakan kelayakan makanan tersebut. “Jadi mereka misalnya menemukan makanan yang berbau, kemudian tidak layak konsumsi dan bahkan sudah busuk,” ungkap Jasra Putra.
“Dari 1.600 survei yang diisi oleh anak-anak SD, SMP, SMA, memang temuan yang paling banyak disampaikan atau keluhan yang paling banyak disampaikan oleh anak-anak adalah soal rasa. Itu hampir 90 persen mereka mengeluhkan soal rasa,” tambahnya.
Rekomendasi KPAI untuk Badan Gizi Nasional
Menyikapi banyaknya kasus keracunan MBG, KPAI memberikan sejumlah rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Rekomendasi tersebut mencakup penguatan tata kelola program dan pelibatan anak secara lebih aktif.
“Pelibatan bermakna anak sekolah dalam semua proses makan dan gizi gratis mulai dari perencanaan menu, pemberian edukasi gizi dengan pendekatan teman sebaya, hingga evaluasi pelaksanaan MBG di sekolah melalui mekanisme diskusi maupun survei umpan balik yang bisa memberikan rasa aman kepada murid,” jelas Jasra Putra.
Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sempat mempertanyakan perluasan target penerima MBG tanpa evaluasi menyeluruh terhadap program yang sudah berjalan.
