Kasus Lahan Depan Sekkab PPU Akan Masuk ke Tahap Penyidikkan

0
771

HARIANPPU.ONLINE,PENAJAM- Setelah sebelumnya Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkim), Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyampaikan perkembangan kasus penyeroboton lahan dan dugaan pemalsuan tanda tangan lurah dan setempel kelurahan Nipah-nipah. Pihak Polres yang dikonfirmasi akhirnya juga ikut angkat bicara.

Saat dikonfirmasi, Kapolres PPU, AKBP Hendrik Hermawan yang didampingi, Kasat Reskrim Polres PPU, IPTU Dian Kusnawan, bersama Kanit III Sat Reskrim Polres PPU, Aiptu Mifthahul Anwar mengatakan, terkait persoalan yang telah diadukan pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dengan persoalan lahan di depan kantor Sekretariat Kabupaten (Sekkab) PPU, pihaknya telah tidak lanjuti sejak jauh-jauh hari.

Hanya saja dalam proses berjalannya penyelidikan awal, yang sebelumnya Pemkab PPU melaporkan terkait penyerobotan lahan, ditengah jalan ditemukkannya adanya dugaan pengunaan dokumen palsu. Sehingga dari hasil penyelidikan pihaknya menemukan pelanggaran Pasal 263 Ayat 2, terkait pengunaan dokumen palsu. Oleh sebab itu pihak Pemkab perlu melakukan peningkatan laporan kepolisian untuk memasuki tahan penyidikan.

“Sebenarnya sudah kami sampaikan, dengan ditemukan adanya dugaan pemalsuan dokumen dan, apa yang telah diadukan di awal tidak sesuai dengan apa yang kami peroleh dari hasil penyelidikkan. Dimana jelas awalnya dilaporkan terkait penyerobotan lahan,” ucapnya.

“Dan terkait apa yang sudah di laporkan sodara Edo (Mantan Lurah Nipah-nipah, Red), saling berkaitan dengan apa yang telah dilaporkan pemkab PPU. Sehingga yang memiliki wewenang untuk melaporkan terkait dugaan pengunaan dokumen palsu tersebut merupakan pemerintah daerah yang dalam kasus ini diwakilkan Dinas Perkim,” sambung Aiptu Anwar, sapaan akrab dari Aiptu Mifthahul Anwar.

Lanjut Aiptu Anwar menjelaskan terkait persoalan penyerobotan lahan sendiri dari hasil penyelidikan pihaknya belum menemukan titik terang, pasalnya dari kedua bela pihak hingga saat ini masih sebatas mengatongi segel.

“Belum ada titik terang, karena memang terkait penyerobotan lahan. Kedua belah pihak masih berpegang teguh pada segel, walaupun untuk beberapa bidang tanah Pemkab PPU telah mengantongi sertifikat,” paparnya.

Sedangkan terkait pengunaan dokumen palsu, Aiptu Anwar menerangkan, pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari Dinas Perkim, untuk membuat laporan polisi, sebagai tindak lanjut untuk ke tahap penyidikan, pasca SP2P yang telah pihaknya kirimkan.

Pasalnya dari hasil penyelidikan yang awalnya pengaduan, bisa ditindak lanjuti ketahap penyidikian dari hasil gelar perkara yang pihaknya lakukan, dengan ditemukannya indikasi pelanggaran pasal 263 Ayat 2 terkait pengunaan dokumen palsu.

“Terkait pemalsuan, kita masih menunggu hingga saat ini, belum ada kelanjutan sesuai SP2P untuk membuat laporan terkait pemalsuan tersebut,” singkatnya.

“Namun tahapannya sudah akan memasuki tahap penyidikan terkait kasus ini, dari hasil gelar perkara kami,” tutup Aiptu Anwar.

Sebelumnya dalam pemberitaan Harian PPU, hingga saat ini Pemkab PPU masih menunggu hasil penyelidikan Polres PPU terkait laporan pemalsuan tanda tangan dan stempel serta penyerobotan lahan milik pemerintah daerah, yang sempat dilaporkan bersamaan dengan kasus sengketa lahan yang telah selesai di Pengadilan Negri Penajam.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, PPU, Reviana Noor yang dijumpai, Senin (27/5/2021), sekiranya pukul 13.00 Wita dikantornya akhirnya angkat bicara terkait persoalan kasus lahan di depan pemkab. Dimana setelah upaya hukum yang pihaknya jalani dari pelaporan terkait persoalan lahan di depan pemkab, telah mencapai titik terang meski belum semuanya hasil laporan pihaknya terleselesaikan.

Reporter : Riadi Saputra

Beri Komentar