Riviana Blak-blakan Soal Pemalsuan Tanda Tangan Lahan Depan Pemkab

0
1009
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, PPU, Riviana Noor/ Tim Liputan Harian PPU

HARIANPPU.ONLINE,PENAJAM- Meski persoalan sengketa lahan milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang berlokasi tepat di depan Kantor Sekretariat Kabupaten PPU telah selesai dengan dinyatakan kembali ke pemerintah daerah melalui Kejaksaan Negeri Penajam.

Namun hingga saat ini Pemkab PPU masih menunggu hasil penyelidikan Polres PPU terkait laporan pemalsuan tanda tangan dan stempel serta penyerobotan lahan milik pemerintah daerah, yang sempat dilaporkan bersamaan dengan kasus sengketa lahan yang telah selesai di Pengadilan Negeri Penajam.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, PPU, Riviana Noor yang dijumpai, Senin (27/5/2021), sekiranya pukul 13.00 Wita dikantornya akhirnya angkat bicara terkait persoalan kasus lahan di depan pemkab. Dimana setelah upaya hukum yang pihaknya jalani dari pelaporan terkait persoalan lahan di depan pemkab, telah mencapai titik terang meski belum semuanya hasil laporan pihaknya terselesaikan.

“Akhirnya kami mendapatkan hasil terkait laporan yang kami lakukan. Awalnya dari kejaksaan yang hasilnya untuk persoalan sengketa lahan ditetapkan kembali ke pemerintah daerah, dan langsung segera kami proses. Sedangkan untuk persoalan laporan penyerobotan lahan dan pemalsuan tanda tangan dan stempel kami juga sempat mendapatkan surat balasan dari pihak Polres PPU,” paparnya.

“Namun masih dalam proses, dan sekitar dua minggu yang lalu saat kami coba untuk berkomunikasi kembali, ke Polres PPU terkait pemalsuan. Polres PPU justru mempertanyakan persoalan segel tanah tersebut. Padahal yang kami laporkan terkait adanya upaya pemalsuan. Oleh sebab itu kami akan coba untuk berkomunikasi lagi,” lanjut Riviana.

Alhasil dijelaskan Riviana, setelah berkordinasi pihaknya diminta untuk membuat laporan ulang terkait pemalsuan tanda tangan dan stempel serta penyerobotan lahan. Dimana pihaknya berharap persoalan ini segera diselesaikan dan diproses secara tegas terkait keterlibatan oknum yang ada didalamnya.

“Kalau kami berharap ini segera selesai, karena jelas untuk unsur perdatanya sudah selesai tinggal menunggu hasil pidananya agar semua semakin jelas,” terangnya.

Tak hanya itu Riviana juga menjelaskan kronologi lengkap dari kasus tersebut, yang membuat pihaknya kini harus menempu jalur hukum, dimana awalnya bermula pada penemuan aktifitas di lahan milik pemerintah daerah yang telah dibebaskan pada Juli 2020 lalu, dan atas aktifitas tersebut pihaknya langsung mengelar rapat tim sengketa lahan yang terdiri dari Kelurahan Nipah-nipah, Kejaksaan, Polres, BK dan Perkim.

“Dari hasil rapat itulah kami melaporkan. Awalnya penyerobotan lahan ke Polres dan terkait perdatanya dibantu Kejaksaan serta kami juga memasang plang di atas lahan tersebut,” jelasnya.

Kemudian dalam perjalanan saat saat mengelar rapat lanjutan bersama Lurah Nipah-nipah, Edo saat itu, diketahuilah adanya pemalsuan tanda tangan dan stempel milik keluruhan melalui SPT Tahunan terkait asset tanah yang diserobot tersebut.

“Dari SPT itulah kami mengetahuinya, pasalnya Edo sendiri tidak pernah merasa menanda tangani surat tersebut. Dari situlah saya langsung melapor ke pak Bupati dan berdasarkan intruksi beliau Edo diminta melaporkan pemalsuan tersebut,” ungkapnya.

“Oleh karenanya saat ini kami masih menunggu hasil dari laporan kami,” tutup Riviana Noor.

Reporter : Riadi Saputra

Beri Komentar