Tunjukkan Taringnya, Pemkab PPU Tutup Pelabuhan Buluminung dan Lahan Tambang Milik PMA

1
2656
Pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menutup Pelabuhan Buluminung dan Areal Lokasi Tambang Milik PT. PMA di Desa Sesulu, Kecamatan Waru

HARIANPPU.ONLINE,PENAJAM– Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali menunjukkan taringnya, kali ini Pemkab PPU kembali menutup Pelabuhan Buluminung yang berlokasi di Kecamatan Penajam, pasca diambil alih Perusahaan Umum Daerah Danum Taka (Perusda) PPU dan juga lahan tambang milik Penajam Makmur Abadi (PMA) di Desa Sesulu, Kecamatan Waru, Kabupaten PPU dengan dilakukan pemasangan police line diareal tersebut.

Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten PPU Muliadi mengatakan, penutupan aktivitas loading batubara di Pelabuhan Buluminung yang menggunakan fasilitas Pemda berada disisi darat sedangkan untuk wilayah laut merupakan wewenang dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan (KSOP).

“Dari giat ini, sebenarnya bukan Perusdanya yang bermasalah tapi aktivitas yang ada diatasnya, seperti adanya aktivitas loading batubara yang tidak punya izin, serta aktivitas penambangan di wilayah Desa Sesulu, giat ini sendiri dikarenakan PMA sampai dengan hari ini tidak memiliki izin,” ucapnya.

Lanjut Muliadi, terkait isu dimana-mana yang beredar seperti adanya oknum aparat yang terlibat seperti di backup TNI/Polri itu tidak benar karena tidak mungkin aparat melakukan praktek-praktek ilegal karena menyalahi sumpah prajurit. Termasuk pegawai negeri jika melakukan tindakan ilegal.

“Kami tegas saja, terkait isu di backup inilah, itulah. Tidak benar itu ,” tegas Muliadi, Rabu (26/05/2021).

Selain itu dijelaskan Muliadi, adapun pelanggaran yang di lakukan PMA diantaranya tidak memiliki dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB), Adendum Izin Lingkungan (Amdal) dan Corporate Social Responsibility (CSR), dan Dana Jaminan Reklamasi (Jamret).

“RKAB,Amdal,CSR dan Jambet setiap perusahaan tambang harus punya. Mereka melanggar Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, UU No 3 Tahun 2020 dan PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan mereka juga harus memberikan jaminan kepada Pemkab untuk dimasukkan ke kas negara Rp 1 Milliar,” lanjutnya.

Tambah Muliadi, pihaknya tidak melarang PMA untuk beraktifitas, tetapi semua izin harus dilengkapi kendati regulasi tambag batu bara saat ini merupakan wewenang pemerintah pusat, tetapi menurut Muliadi izin turunan harus tetap melewati pemerintah daerah dimana tempat lokasi penambangan itu berada.

“Kita akan menuntut mereka ini secara hukum, tidak boleh sembarangan melakukan aktivitas di daerah kita dan kami meminta kepada owner PMA untuk menghentikan ativitasnya dan mengurus semua perizinannya hingga lengkap. Kami tidak melarang jika izinya lengkap,” ucapnya.

“Jangan main kucing-kucingan, tadi malam (Rabu, 26/5, Red) sekitar jam 03:00 (subuh) ada proses loading. Jangan bilang petugas pada tidur? mereka bangun, TNI/Polri ada jadwal jaga termasuk Satpol PPU juga ada jadwal jaga jadi 24 jam daerah kita ini termonitor,” sebut Muliadi.

Mengingat PPU merupakan lokasi Ibukota Negara (IKN) yang baru Muliadi menambahkan Pemkab harus menjaga wilayahnya demi menyambut IKN dengan tata cara pemerintahan yang baik dan benar.

“Besok itu ada pejabat dari Kementerian Pertahanan ke PPU. Bagaimana kata Jendral-Jenderal kita jika melihat kodisi lapangan yang tidak benar. Naik Helikopter mereka melihat bolong dimana-mana dan menanyakan izinya, tentu yang malu Pak Bupati. Kita semua harus menjaga dearah kita ini. Tidak boleh lagi ada istilah preman-preman dan tidak ada di Republik ini preman-preman kalau ada preman-preman musuhnya TNI dan Polri,” ucapnya.

“Kita akan menuntut mereka sesuai tingkat kesalahan yang mereka lakukan melalui jalur hukum. Apalagi ini lahan pemerintah. Ini saja mereka tidak lengkap izinnya apalagi menyerobot lahan pemeritah. Pemkab PPU pasti menuntut  PMA untuk mempertanggung jawabkan apa yang mereka lakukan,” tandasnya.

Untuk diketahui Muliadi sendiri dalam giat ini juga turut didampingi Plt Kepala Satpol PPU Muhtar, Kepala DPMPTSP PPU Alimuddin, Badan Kesbangpol PPU Agus Dahlan, Kadishub PPU Ahmad, Dirut Perumda Benuo Taka Hariyanto Kabag Ekonomi Setkab PPU Durajat dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Denny Handayansyah.

Tim Liputan Harian PPU

1 Komentar

Beri Komentar