Masih Soal Tapal Batas, AGM Tetap “Ngotot” Bertahan

0
97

HARIANPPU.ONLINE,PENAJAM- Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud (AGM), kembali menegaskan persoalan tapal batas wilayah PPU-Paser yang akan tetap merujuk serta mengacu pada undang-undang No.7 Tahun 2002 tentang pemekaran Kabupaten PPU yang didalamnya juga memilki arah cita-cita berdasarkan yang diinginkan negara.

Dimana dalam kesempatan tersebut AGM penyampaian, segmen penegasan batas daerah ini tetap mempertahankan batas wilayah yang telah ditentukan dan disahkan negara bahkan yang telah mengikat baik secara kekuatan filosofis, kekuatan secara sisosiologi, hingga yang mengikat secara yuridis semuanya telah tertuang pada undang-undang pemekaran wilayah dengan luasannya adalah 3333,06 kilometer persegi

“Jadi kalau kabupaten paser membahasnya dengan rujukan undang-undang No. 47 Tahun 1999 jelas ini tidak akan ketemu dan batas-batas yang disebutkan tidak akan berkenaan karena kabupaten PPU belum berdiri saat itu dan sejumlah letak wilayah yang dipaparkan tidak berkesesuaian dengan faktanya saat ini yang dicantumkan pada undang-undang pemekaran wilayah kabupaten PPU,” tegasnya.

Menurut orang nomor satu di PPU ini, terkait persoalan penegasan batas daerah antara Kabupaten PPU-Paser semestinya telah selesai karena semuanya telah jelas tertuang pada undang-undang dan ditanda tangani presiden kala itu, sehingga penetapan terkait batas administrasi ini berpedoman dengan peraturan yang disahkan secara yuridis bukan lagi membahas batas adat, hukum adat maupun batas lain-lainnya bahkan para tokoh pemekaran dan saksi sejarah pemekaran masih ada hingga saat ini.

AGM juga menyatakan seyogyanya selaku pejabat negara tentunya mengikuti aturan perundang udangan yang ada hingga turunannya kebawah namun persoalan batas wilayah ini mengindahkan undang-undang yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi musyawarah mufakat antara pemerintah PPU dan pemerintah Paser .

“Dengan diserahkannya persoalan ini kepada pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan hasil yang terbaik bagi kabupaten ppu karena jika diluar dari ketentuan yang sudah menjadi lembaga negara pasti menjadi keputusan yang kurang baik dan menjadi gejolak hingga ditingkat bawah,” ucap AGM.

“Sekali lagi ini batas administrasi bukan batas adat maupun batas lain-lainnya supaya mempermudah dan tidak menjadi tumpeng tindih terutamanya tentang investasi yang akan masuk di wilayah kabupaten PPU maupun kabupaten Paser sendiri,” beber AGM.

Sementara ketua tim koordinator VII percepatan penyelesaian penegasan batas wilayah kementrian dalam negeri Elfin Elyas mengungkapkan pada musyawarah pertemuan kedua terkait penegasan batas daerah ini merupakakan amanat bukan hanya dari tim penyelesaian penegasan batas wilayah kementrian dalam negeri saja tapi juga tertuang pada PP 43 Tahun 2021

“kita memiliki waktu lima bulan sejak tanggal 2 Februari 2021 hingga 2 Juli 2021 oleh menteri dalam negeri dan kepada pemprov/pemda batas maksimal ini. Apapun keputusan hari ini baik keputusan sepakat maupun tidak mufakat dalam berita acara akan dibawa kepada pemerintah pusat dalam ranah kemendagri,” terangnya.

Hingga menghimpun data baik dalam paparan penegasan batas daerah, dokumen pendukung maupun informasi lainnya yang dibutuhkan dan nantinya melibatkan kajian bersama dengan tim tingkat atas pemerintah pusat terkait segmen batas wilayah di provinsi Kalimantan Timur.

“Kami harus mengambil keputusan dan menginformasikan terkait segmen tapal batas ini apapun keputusan nanti yang dikeluarkan pemerintah pusat harus diterima dan bila tidak dapat diterima silahkan kepada pihak terkait untuk dapat meresponnya dalam bentuk review di Mahakamah Agung. Adapun putusan dari segmen penegasan batas wilayah Kabupaten PPU dan Kabupaten Paser ini nantinya akan merujuk pada turunan dua segmen antar wilayah lainnya yang saling bertautan yaitu Paser-Kubar, dan Kubar-PPU,” tutupnya. (advertorial/diskominfoppu)

Sumber : Humas 13

Editor    : Hamaruddin

Beri Komentar