11 PNS di KPU, Bakal Ditarik Pemkab PPU

0
499

HARIANPPU.ONLINE,PENAJAM- Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, bakal menarik penempatan 11 pegawai negeri sipil (PNS) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Penarikan PNS sesuai dengan Peraturan Menteri Perdayaan Aperatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MempanRB) Nomor : 35 Tahun 2018 tentang Penugasan PNS pada Instansi Pemerinta dan Diluar Instansi Pemerintah dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan PNS pda Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah.

“Kami hanya mengikuti aturan yakni Peraturan MenpanRB nomor : 35 Tahun 2018 dan Peraturan BKN nomor: 1 Tahun 2020. Sepanjang Instansi itu tidak memiliki Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ya kita tarik, karena itu tidak boleh,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU Khairuddin, kepada HARIANPPU.ONLINE Kamis(29/04/2021).

Lanjut Khairuddin bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan PNS untuk menunjang kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka atas nama Pemerintah PPU pihaknya menyampaikan penarikan terhadap 11 orang tenaga PNS yang selama ini dipekerjakan/ diperbantukan pada Sekretariat KPU Kabupaten PPU.

“Sesuai dengan surat kami yang ditujukan kepada KPU Kaltim 28 April 2021 bahwa PNS yang dipekerjakan/ diperbantukan di KPU akan kami tarik dan kami tempatkan disetiap OPD yang membutuhkan tambahan tenaga PNS,” tuturnya.

Selain itu Khairuddin mengatakan, dalam hal penarikan, pihaknya tidak serta merta langsung menarik PNS daerah yang diperbantukan di KPU tersebut, tetapi dilakukan paling lambat 30 hari kerja sebelum dilakukan penetapan penarikan/pemindahan ASN pemerintah daerah selain itu pihaknya juga menunggu surat balasan dari KPU Provinsi kaltim.

“Kami tidak serta merta langsung menarik PNS daerah. Sesuai Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) 13 April 2021 paling lambat 30 hari kerja sebelum dilakukan penetapan penarikan/pemindahan PNS,” bebernya.

Selain itu Khiruddin menambahkan jika dalam hal tenaga PNS yang telah ditarik masih dibutuhkan oleh pihak Sekretariat KPU, maka pihak KPU dapat mengajukan permohonan mutasi sesuai prosedur Mutasi PNS dari instansi Daerah ke Instansi Pusat yang diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

“Jika KPU masih membutuhkan PNS yang telah ditarik kami mempersilahkan untuk mengajukan permohonan mutasi sesuai prosedur,” ucapnya.

Sementara itu Ketua KPU PPU Irwan Sahwana mengatakan bahwa itu hak pemerintah daerah menarik PNS kembali, tetapi kedepan pihaknya akan kembali melakukan koordinasi dengan pemda PPU untuk beberapa PNS yang 11 tersebut tetap dipekerjakan/ diperbantukan di KPU mengingat pegawai organik yang dimiliki KPU PPU hanya 5 orang.

“Itu hak kemda menarik PNS nya, tapi pegawai yang kami miliki hanya 5 orang, kami merasa terganggu ketika semua PNS daerah itu ditarik. Kami berharap sesuai UU nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu seharusnya penarikan itu bertahap dan tidak sekaligus,” pungkasnya. (advertorial/diskominfoppu)

Reporter : Hamaruddin

Editor     : Riadi Saputra

Beri Komentar