Ketua DPD RI Ke titik Nol Ibu Kota Negara

0
78

HARIANPPU.ONLINE,PENAJAM- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengunjungi menara pantau yang digadang-gadang sebagai titik nol lokasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Minggu (4/4/2021).

Dalam kunjungannya Ketua DPD RI itu ingin melihat sudah sejauh mana pekerjan IKN tersebut.

Kunjungan Ketua DPD RI beserta rombongan di dampingi Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Muliyadi, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat PPU Sodikin, Wakapolres PPU Kompol Aris Cai Dwi Susanto, Kasdim 0913 PPU Mayor CZI Jumani, Camat Sepaku Risman Abdul serta sejumlah pejabat Pemkab PPU.

Dalam penjelasannya Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, tujuan kedatangannya ingin meninjau langsung lokasi yang sudah ditentukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai wilayah IKN baru, dan ini merupakan kunjungan untuk pertama kalinya.

Tentu lanjut ketua DPD RI tersebut, pemilihan IKN yang baru di Kalimantan Timur (Kaltim) tepatnya di Kabupaten PPU ini jika dilihat dengan kondisi sangat bagus, bahkan semua anggota DPD RI sangat mendukung program pemindahan Ibu Kota Negara tersebut.

“ Prisiden memilih pun juga melalui proses bukan asal main tujuk saja. Tentu prosesnya panjang untuk menentukan lokasi pembangunan IKN baru di sini dan ini nyatanya saja saya lihat sangatlah bagus, mulai dari suasananya dan mudah-mudahan segera terealisasi,” ucapnya.

Dikesempatan sama Plt Sekda PPU dalam penyampaiannya menjelaskan, Pemerintah Kabupaten PPU tentunya sudah sangat siap untuk mewujudkan IKN tersebut. Terutama kepada pemerintah pusat harus bisa memperhatikan akses infrastruktur di Kaltim yang masih belum sepenuhnya memadai sebagai wilayah penyangga IKN.

“Sejauh ini laporan yang saya terima masyarakat PPU sangat welcome terkait pembangunan IKN. Aspirasi dari masyarakat kami soal pemukiman saja, dalam artian agar lebih ditata rapi dan seterusnya. Tuntutan dari masyarakat ini tentu tidak akan memberatkan IKN secara umum,”terang Muliadi.

Muliadi pun mengharapkan, Kabupaten PPU ini merupakan perwakilan dari harapan seluruh masyarakat Kaltim. Ketika terbangunnya IKN baru semoga masyarakat yang ada tidak terpinggirkan. Baik masyarakat asli daerah maupun pendatang agar diperlakukan secara normatif sebagai layaknya penduduk sebuah negara.

“ Jangan nantinya masyarakat asli disini terlalu didorong-dorong kepinggir, biarkan saja ada ditengah tetapi tetap dibina. Saya ingin konsepnya menyatu dengan alam dan menyatu dengan masyarakat,” pungkasnya. (advertorial/diskominfoppu)

Editor : HAMARUDDIN

Beri Komentar