Aspeksindo Minta Pemerintah Pusat Tinjau Kewenangan Provinsi

0
68

HARIANPPU.ONLINE,JAKARTA- Ketua Umum Aspeksindo, Abdul Gafur Mas’ud (AGM) mengingatkan negara Indonesia adalah negara maritim yang terdiri dari kepulauan dan pesisir.

Namun, beberapa peraturan atau kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat terkadang berbenturan.

Misalnya terkait batas wilayah pesisir yang kewenangannya saat ini diberikan kepada Pemerintah Provinsi.

“Kebijakan daerah dan pusat terkadang terbentur dengan undang-undang batas wilayah. Padahal obornya harus menyala dari desa-desa,” kata Abdul Gafur Mas’ud di Rakornas Aspeksindo, Rabu (31/3/2021).

AGM mengatakan Bupati dan Walikota yang tergabung dalam Aspeksindo meminta 0 hingga 4 mill wewenang tersebut dikembalikan lagi kepada pemerintah daerah.
Karena masyarakat pada umumnya akan menyampaikan keluh kesah kepada pemerintah daerah ketimbang pemerintah provinsi.

“Nelayan-nelayan ngadunya ke daerah, itu yang menjadi masalah. Kita harus selesaikan ini,” ujarnya.

Bupati Penajam Paser Utara tersebut mengatakan kesejahteraan nelayan juga harus turut mendapat perhatian pemerintah pusat, karena rata-rata ekonomi nelayan RI dibawah garis kemiskinan, apalagi mereka yang tinggal didaerah terpencil.

Misalnya dengan meningkatkan kompetensi nelayan maupun bantuan penganggaran peningkatan kapasitas kapal.

Termasuk pengetahuan untuk menjaga kelestarian alam, seperti tidak boleh merusak terumbu karang, atau menggunakan bom untuk mencari ikan.

Ia merasa prihatin, masih banyak nelayan Indonesia yang menggunakan kapal kayu tradisional untuk mencari ikan. Padahal nelayan sejumlah negara tetangga telah tersentuh teknologi.

“Seandainya ada penganggaran dan pembinaan terhadap masyarakat nelayan untuk mengupgrade teknologi tersebut, yang akan diuntungkan pertama adalah ekonomi masyarakat kita, kemudian akan menjadi keuntungan kita. Daerah untung pasti negara juga untung,” ujarnya.

Aspeksindo juga terus mendorong RUU Kepulauan di DPR RI tentang kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan.

“RUU Prolegnas sudah dibahas dan dalam waktu dekat sudah ditetapkan, semoga menjadi manfaat yang baik bagi bangsa Indonesia,” ujarnya.* (advertorial/diskominfoppu)

Editor : Riadi Saputra

Beri Komentar