Pemerintah Tolak Partai Demokrat Versi KLB, AGM Memang Seharusnya

0
424
Ketua DPC Partai Demokrat Kota Balikpapan Abdul Gafur Mas'ud (foto istimewa)

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak berkas dokumen permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko atau versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Dan dengan penolakan tersebut Ketua Umum DPD Partai Demokrat tetap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menanggapi hal tersebut Ketua DPC Partai Demokrat Kota Balikpapan Abdul Gafur Mas’ud (AGM) saat dikonfirmasi mengatakan, puji syukur kepada Allah SWT dan ia tidak kaget dengan keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang menolak Partai Demokrat hasil KLB dengan Ketua Umum Moeldoko.

“Kami tentu bersyukur berarti demokrasi di Indonesia masih hidup. Orang yang mengerti organisasi pasti sudah tahu itu pasti ditolak,” kata AGM.

“Dan tak perlu ada keraguan lagi, karena jelas dari sisi pemerintahpun, Penggurus yg diakui hanya AHY,” lanjutnya.

Diketahui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly saat jumpa pers secara virtual di Jakarta, Rabu (31/3/2020) mengatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara yang digelar 5 Maret 2021 lalu, ditolak.

“Dari hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan, masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi,” kata Yasonna.

Lanjut Yasona dokumen yang belum dilengkapi tersebut adalah mandat dari ketua dewan pimpinan daerah (DPD) dan ketua dewan pimpinan cabang (DPC) Partai Demokrat.

“Perwakilan DPD dan DPC tidak disertai mandat dari ketua DPD, DPC,” lanjutnya.

Dengan demikian Yasonna pun menolak pengesahan hasil KLB Deli Serdang, yang mendaulat Moeldoko sebagai ketua umum. (*)

Editor : Riadi Saputra

Beri Komentar