Pemerintah Tolak Demokrat KLB, Syahruddin Keputusan Itu Sudah Tepat

0
400

HARIANPPU.ONLINE,PENAJAM- Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Syahruddin M Noor mangaku bersyukur atas penolakan Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terkait berkas dokumen permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko atau versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara.

“Tentu kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Karena tidak ada dualisme kepengurusan Partai Demokrat,” kata Syahruddin kepada HARIANPPU.ONLINE, Rabu (31/3/2021).

Lanjut Syahruddin  Partai Demokrat versi KLB kubu Moeldoko secara hukum tidak sah dan inkonstusional dan langkah Kemenhumkam membatalkan hasil KLB sudah tepat dan benar dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tetap ketua DPD Partai Demokrat yang sah.

“ AHY tetap ketua umum kita yang sah, karena secara hukum KLB kubu Moeldoko tidak sah dan inkonstusional,” tegasnya.

Diketahui sebelumnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly saat jumpa pers secara virtual di Jakarta, Rabu (31/3/2020) mengatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara 5 Maret 2021 ditolak.

“Dari hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan, masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi,” kata Yasonna.

Lanjut Yasona dokumen yang belum dilengkapi tersebut adalah mandat dari ketua dewan pimpinan daerah (DPD) dan ketua dewan pimpinan cabang (DPC) Partai Demokrat.

“Perwakilan DPD dan DPC tidak disertai mandat dari ketua DPD, DPC,” lanjutnya.

Dengan demikian Yasonna pun menolak pengesahan hasil KLB Deli Serdang, yang mendaulat Moeldoko sebagai ketua umum.

“Dengan demikian, pemerintah menyatakan permohonan pengesahan kongres hasil kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara, tanggal 5 Maret 2021 ditolak,” pungkasnya. (*)

Beri Komentar