AGM : Terkait Jembatan Pulau Balang, Gubernur Harus tegas Kepada Pemkot Balikpapan

0
170

HARIANPPU.ONLINE,PENAJAM- Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud (AGM) menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) harus segera melakukan langkah-langkah tegas dan penekanan kepada Pemkot Balikpapan terkait belum tersambungnya jalan penghubung Jembatan Pulau Balang pada sisi Balikpapan.

Hal itu disampaikan AGM disela-sela Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2022 dan Kick Off Meeting Rancangan Awal Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 Kabupaten PPU, Senin, (29/3) pagi di Aula Lantai I Kantor bupati PPU.

“ Gubernur Kaltim sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat harus bisa melakukan penekanan kepada Pemerintah Kota Balikpapan terkait jalan penghubung Jembatan Pulau Balang yang belum terhubung sampai saat ini. Karena kami tidak mungkin harus teriak atau berantem dengan Pemkot Balikpapan untuk persoalan ini, “ tegas AGM.

Dikatakan AGM, walaupun masa jabatan Walikota Balikpapan saat ini akan segera berakhir, dirinya berharap jangan selalu menunda-nunda pembangunan ini. Karena seperti diketahui memang proses pembangunan Jembatan Pulau Balang bukanlah waktu yang singkat dikerjakan hingga selesai saat ini.

“ Ini adalah bukti bahwa pihak Balikpapan selalu menunda-nunda terwujudnya pembangunan jalan pengubung Jembatan Pulau Balang. Pada akhirnya jembatan telah selesai, pembangunan jalan penghubung pada sisi Balikpapan sampai saat ini belum dikerjakan. Terkait ini harus ada penekanan dari Provinsi Kaltim, “tegas AGM.

Dihadapan Bappeda Kalimantan Timur, AGM juga mengeluhkan pembangunan jalan Silkar-Kilometer 38 yang hingga saat ini belum ada kata selesai pembangunannya. Jalan milik Provinsi Kalimantan Timur yang melalui Kabupaten PPU ini selama puluhan tahun hanya dikerjakan oleh Provinsi secara bertahab sehingga tidak memperoleh hasil yang memuaskan

“Bagaimana kalau pengerjaannya hanya sepotong-sepotong. Di sebelah sana selesai yang disebelah sini sudah rusak lagi, “pintanya.

Hal lain yang menjadi unek-unek orang nomor satu di PPU ini adalah belum terselesaikannya persoalan tapal batas antara kabupaten di Kaltim dengan Kabupaten PPU. Padahal menurut dia, seharusnya setelah adanya pemekaran Kabupaten PPU sejak 2002 lalu, batas-batas antar wilayah lainnya dengan Kabupaten PPU telah ditentukan.

“ Persoalan ini harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sehingga kedepan tidak ada lagi persoalan batas teretorial antara kabupaten PPU dengan Kabupaten lainnya di Kaltim, “tutupnya.(advertorial/diskominfoppu)

Sumber : Humas 6

Editor    : Hamaruddin

Beri Komentar