Nama Perumda Benuo Taka Dicatut, Pemkab Siap Tempuh Jalur Hukum

0
1543

HARIANPPU.ONLINE,PENAJAM– Pemerintah kabupaten Penajam Paser utara (PPU) menghentikan proyek pengerjaan penggantian pipa gas sumur gas Eks milik PT Vico Indonesia Company Kelurahan Lawe-Lawe, pasalnya aktivitas tersebut dianggap ilegal.

Plt Sekretaris daerah Kabupaten PPU Mulaidi saat dikonfirmasi , Kamis (18/3/2021) kemarin mengatakan ada 80 orang pekerja dari dua perusahaan PT Suveryor Indonesia dan PT Tridiantara melakukan pengerjaan penggantian pipa gas itu.

Kedua perusahaan tersebut bekerja sama dengan PT Benuo Taka Wailawi, yang merupakan anak perusahaan Perumda Benuo Taka, dimana adanya dugaan oknum mengatasnamakan sebagai pegawai Perumda berinisial IR dan TA yang diketahui sudah tidak bekerja di PT Benuo Taka Wailawi, atas kerjasama tersebut.

“Ada oknum mantan pegawai berinisial IR dan TA dan sudah dipecat dan tidak masuk dalam jajaran manajemen. Dokumen proyek, proses pengerjaan pipa gas mereka lakukan Desember 2020 lalu,” kata Muladi.

Dijelaskan Muliadi proses pemeriksaan dokumen saat dilakukan inspeksi IR menjabat sebagai General Manager (GM) di PT Benuo Taka Wailawi, tetapi faktanya dalam kepengurusan manajemen baru tidak ada nama kedua oknum tersebut dan aktivitas pengerjaan juga tidak diketahui Perumda Benuo Taka.

“Kami sama sekali tidak mengetahui aktivitas pengerjaan. Bahkan salah satu oknumnya (IR) mengaku-ngaku sebagai GM Perumda Benuo Taka,” tegas Muliadi.

Dibeberkan Muliadi pihaknya menghentikan pengerjaan pipa tersebut, pasalnya proyek penggerjaan tersebut merugikan pemerintah daerah dan potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi dan pajak daerah hilang.

“Tentu saja kami menghentikan kegiatan itu karena merugikan PAD sektor retribusi dan pajak daerah hilang. Itu juga ilegal standing atau status hukum atas pengerjaan sumur gas tidak tercatat secara administratif di dinas perizinan,” lanjutnya.

Lanjut Muliadi, kewenangan proyek tersebut ada di SKK Migas, tetapi pemerintah daerah punya hak dalam melakukan tindakan administratif mulai dari perizinan, retribusi dan pajak gas.

“Kami tidak hanya menghentikan aktivitas pengerjaan pipa gas, tetapi kami juga menempuh jalur hukum ke Kejaksaan dan Kepolisian karena ini ada unsur korupsi yang tentu saja merugikan Negara. Pemerintah daerah kan juga bagian dari Negara” tutup Muliadi.” pungkasnya. (advertorial/Humas6/diskominfoppu)

Reporter : Hamaruddin

Editor     : Riadi Saputra

 

 

Beri Komentar