Akan Ada Empat Dinas Baru, Sulthan : Lebih Cepat Lebih Baik

0
1112

HARIANPPU.ONLINE,PENAJAM- Agar dinilai lebih efektif, Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Masud (AGM) menginstruksikan untuk memecah beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), yang dinilai tak bekerja maksimal Karena ada tumpang tindihnya koordinasi di Kementerian.

Adapun Dua OPD yang akan diuraikan tugasnya yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora).

Menanggapi hal ini, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), PPU Sulthan ikut bersuara.

Dimana menurut Sulthan, penguraian tugas ini dapat sangat membantu dinas agar bisa lebih fokus menjalankan programnya.

“Saya rasa ini hal bagus, agar program dan upaya pembangunan pemerintah lebih terfokus baik dari pembangunan SDM maupun ekonomi daerah yang tentunya akan menunjang kemajuan di PPU ini,” kata Sulthan.

Selain itu Sulthan mengatakan, KNPI PPU berharap agar prosesnya dapat segera terlaksana sehingga hasilnya bisa segera dirasakan masyarakat PPU.

“Semoga tidak ada kendala yang berarti dalam prosesnya dan dapat segera terlaksananya penguraian dinas ini agar efeknya bisa segera dirasakan oleh masyarakat PPU,” pungkasnya.

Diketahui Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Setkab PPU, Surodal menuturkan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di PPU akan dipisah. Yaitu Disperindagkop dan UKM serta Disdikpora yang direncanakan dimulai tahun ini.

“Prosesnya masih berlangsung hingga saat ini. Di Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala), saat ini kita sedang evaluasi dari masing-masing dinas tersebut. Ada sekitar 8 indikator yang menjadi panduan,” kata Surodal.

Lanjut Surodal diantaranya kekuatan total APBD, besaran penduduk, luas wilayah dan lainnya. Kemudian mengkaji secara substansi teknis masing-masing tugas pokok dan fungsi dari OPD itu.

Dari laporan secara umum yang sudah ada, akan ada empat dinas baru. Masing-masing ialah Dinas Perindustrian, lalu Dinas Perdagangan dan KUKM. Lalu ada Dinas Pendidikan serta Dinas Pemuda dan Olahraga. Sementara beberapa ada yang turun kelas.

“Nanti Disdik bisa jadi kelas B, (Dinas) pemuda olahraga itu kelas A. Tapi itu prosesnya masih panjang,” sebutnya. Perkiraan itu baru sampai tataran di tingkat kabupaten. Nantinya dievaluasi lagi oleh Pemerintah Provinsi. Di sana yang menentukan. Apakah OPD ini layak dipisah atau tidak,” bebernya.

Untuk jangka waktu, Surodal menambahkan bahwa ia masih belum mengetahui, pasalnya saat ini masih tahap memang baru permulaan. Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi landasan hukumnya juga mesti terbit.

“Kami berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan kajian akademisnya sebagai dasar evaluasi di provinsi,” ucapnya. (advertorial/diskominfoppu)

Reporter : Hamaruddin

Editor     : Riadi Saputra

Beri Komentar