Gelar Paripurna, DPRD Setujui Penyertaan Modal

0
414

HARIANPPU.ONLINE,PENAJAM- Dua rancangan peraturan daerah (Raperda) yaitu Raperda tentang Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perumda Penajam Benuo Taka Energi dan Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perumda Benuo Taka di sahkan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dalam Rapat Paripurna  Penyampaian Laporan Panitia Khusus DPRD Terhadap 2 (dua)  Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten PPU, Senin (30/11/2020) di Penajam.

Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud (AGM) dalam sambutanya mengatakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusda Penajam Benuo Taka Energi ini masih merupakan bagian dari pelaksanaan pendirian Perusahaan Umum Daerah Penajam Benuo Taka Energi pada tanngal 29 April 2019 yang lalu, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Penajam Benuo Taka Energi.

“Pemda PPU masih memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan modal dasar pada Perusda Penajam Benuo Taka Energi sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah tersebut sebesar Rp10 Milyar yang pelaksanaan penganggarannya direncanakan dimulai dalam tahun anggaran 2021,” kata AGM.

Dengan penyertaan modal pendirian tersebut, AGM berharap kiranya pimpinan Perumda Penajam Benuo Taka Energi dapat menggunakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana penyertaan modal untuk membiayai pelaksanaan dan operasional kegiatan atau usaha-nya mewujudkan tujuan pendirian perusahaan Perumda Penajam Benuo Taka Energi.

“Dalam penyertaan modal itu Pemda menerima saham melalui Participating Interest (PI) pengelolaan hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi di Wilayah Kerja. Meningkatkan peran Daerah dalam kegiatan berbasis Minyak Bumi dan Gas Bumi melalui proses transfer pengetahuan manajemen pengelolaan saham Daerah pada kegiatan hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi dan meningkatkan PAD.

Namun, dijelaskan AGM  tetap berdasarkan pada acuan Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah dan peraturan terkait lainnya.

“Besar harapan kita, Perumda Penajam Benuo Taka Energi yang pendiriannya memang dipersiapkan untuk dapat memberikan sumber pendapatan yang besar bagi Daerah Kabupaten PPU dari pengelolaan atau keikutsertaan dalam kepemilikan saham sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi melalui mekanisme PI dengan mitra kerja sama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Melalui pembentukan anak perusahaan untuk pengelolaan Wilayah Kerja pengelolaan minyak dan gas bumi, pada blok seperti WK Wain dan WK Attaka dan/atau WK lainnya,” paparnya.

Sementara Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemda Pada Perumda Benuo Taka AGM menjelaskan Pemda memandang perlu untuk kembali memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan usaha atau pengembangan usaha Perumda untuk mewujudkan tujuan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka sesuai dengan tujuan pendiriannya.

“Perumda perlu pengembangan usaha perekonomian daerah, penguatan struktur permodalan perusahaan dan penugasan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan PAD,” kata AGM.

Adapun Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Daerah Benuo Taka sebesar Rp.29.6 Milyar yang merupakan bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Perumda Benuo Taka untuk dapat menjalankan kegiatan usaha perusahaan yaitu pembangunan, penyelenggaraan dan pengelolaan industri pengolahan berbasis bahan pangan di daerah, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan ekonomi daerah, berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat dan lebih khususnya mampu memberikan keuntungan bagi pendapatan daerah.

“Kepada Pimpinan Perumda Benuo Taka, agar dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana penyertaan modal ini, dilaksanakan dengan berdasarkan pada acuan Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah dan peraturan terkait lainnya,” pungkas AGM.

Reporter : Hamaruddin

Editor     : Riadi Saputra

Beri Komentar