Silaturahmi Dan Sosialisasi Perda No.2 Tahun 2017 Tentang Pelestarian Dan Perlindungan Adat Paser

0
542

HARIANPPU.ONLINE,PENAJAM- Lembaga Adat Paser (LAP) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan Sepaku menggelar Silaturahmi dan sosialisasi peraturan daerah no 2 tahun 2017 tentang pelestarian dan perlindungan adat paser serta LAP di Aula Kantor Camat Sepaku, Rabu (11/11/2020).

Acara tersebut dihadiri oleh Sultan Paser YM. Aji Muhamad Jarnawi yang bergelar Sultan Muhammad Alamsyah III, Ketua DPP LAP H. Ayub, Ketua DPD LAP PPU Musa , Camat Sepaku Risman Abdul, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tita Deritayati, Kasi Sejarah, Tradisi dan Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Helena,  Kapolsek Sepaku, Danramil Sepaku dan seluruh Ketua Adat, Tokoh Pemuda Adat Paser yang ada di wilayah PPU.

Dalam sambutannya Ketua LAP PPU Musa menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting di selenggarakan, mengingat saat ini banyak sekali bermunculan organisasi kelembagaan adat baru di PPU.

“LAP diakui oleh Pemerintah Kabupaten PPU secara sah berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2017. LAP yang saya pimpin. Di dalam Perda itu sangat jelas di sebutkan apa saja tugas pokok dan fungsi LAP,” jelas Musa. 

Musa juga berharap kedepan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat memberikan perhatian lebih kepada masyarakat Adat Paser saat menghadapi Ibu Kota Negara (IKN) dan Pemerintah juga bisa lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat Adat Paser, karena Suku Asli PPU adalah Masyarakat Adat Paser.

“kami berharap dilibatkan secara langsung dalam setiap tahapan-tahapan program terkait rencana pemindahan IKN,” bebernya.

Pada kesempatan yang sama, Sultan Paser menyebutkan bahwa keberadaan Sultan Paser adalah Sultan untuk semua tidak ada membedakan suku etnis atau apapun.

“Ada pepatah mengatakan di mana kaki di pijak di situ langit di junjung , artinya di mana Kau berdiri artinya menjunjung nilai-nilai adat istiadat harkat martabat yang ada di sini,” katanya.

Sultan juga menambahkan bahwa Masyarakat adat Paser sangat menyambut baik IKN pindah di PPU tepatnya di Kecamatan Sepaku tetapi disitu ada kearifan lokal yang harus di jaga.

“Saya minta kedepannya agar peradaban Kesultanan Paser bisa berdiri di Sepaku,” harap dia.

Sementara itu Camat Sepaku Risman Abdul menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Mengingat selama ini, apalagi sejak wacana pemindahan IKN ke PPU, banyak sekali konflik-konflik yang terjadi di Masyarakat yang membutuhkan kearifan lokal dalan penyeleseaiannya.

“Saya sangat berharap peran serta dan keterlibatan aktif secara langsung dari LAP dalam menyambut hadirnya IKN serta dalam penyelesaian konflik-konflik yang terjadi di Sepaku,” kata Risman.

Sementara itu Helena yang juga merupakan Ketua Dewan Adat Dayak PPU yang hadir sebagai Narasumber menjelaskan mengapa budaya suku Paser terus yang di tonjolkan di PPU selalu Paser Sentris, pasalnya menurut Helena Tahun 2011, 2012 dan 2013 selama 3 tahun berturut-turut Pemda PPU melalui Dinas Perhubungan, Kabudayaan dan Pariwisata kala itu dibawah kepemimpinan Alimuddin melakukan dialog budaya untuk menentukan unsur budaya Kabupaten PPU. 

“Sejak 2011 hingga 2013 kala itu kami selalu malakukan dialog budaya yang dihadiri oleh seluruh Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dari berbagai suku. Bahkan Anggota DPRD, Tokoh Agama, Tim Sukses Pemekaran PPU, dan beberapa akademisi. Dialog yang cukup alot waktu itu, sampai-sampai lempar-lemparan kursi. Dan pada akhirnya waktu itu diputuskan, bahwa unsur budaya Kabupaten PPU adalah Adat Istiadat Suku Paser,” kata Helena.

“Jadi selama ini bukan ego Suku Paser PPU yang ingin menonjolkan unsur budayanya di PPU, akan tetapi sudah merupakan keputusan bersama melalui dialog budaya yang cukup panjang bahwa Unsur Budaya PPU adalah Adat Paser, itu wajib di junjung tinggi,” tegasnya.

Helena menambahkan bahwa Pemda PPU sangat komitmen dalam menjalankan dan mengimplementasikan hasil dialog budaya tersebut, diantaranya menjadikan Festival Belian Adat Nondoi sebagai Kalender Even Pemerintah PPU, mengharuskan ornamen khas Adat Paser pada setiap Bangunan Gedung Pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 4 Tahun 2015, menerbitkan Perda Nomor 2 Tahun 2017, membangun rumah adat Paser, menjadikan Bahasa Paser sebagai salah satu kurikulum sekolah dasar dalam bentuk muatan lokal, dan menampilkan seni budaya Paser pada acara-acara besar Kabupaten. (ADV/DISKOMINFOPPU)

Sumber: Humas LAP

Editor   : Hamaruddin

Beri Komentar