Bahas Soal Lapas, AGM Sambut Kunjungan Kerja Kemenkumham Kaltim

0
393

HARIANPPU.ONLINE,PENAJAM- Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud (AGM) terima kunjungan kerja dan audiensi Kepala Kantor Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) Agus Subandriyo beserta jajaran, Senin (21/09/2020) di Penajam.

Kepala KemenkumHam Kaltim Agus Subandriyo menyampaikan kunjungan kerja dan audiensi sinergitas antar instansi di wilayah Kabupaten PPU membahas perpanjangan pinjam lahan tanah yang sebelumnya telah dilakukan dan kembali diperpanjang peminjamannya dalam pembangunan lapas di Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam.

“Perpanjangan pinjam lahan tanah dilakukan mengingat telah terbangunnya tembok rutan dengan proses pembangunan dengan pengurukan tanah diseputar bangunan rutan. Setelah proses perpanjangan selesai dengan Pemda PPU dilanjutkan pembangunan rutan,” kata Agus.

Agus menjelaskan lahan pinjam pakai tersebut kedepannya diharapkan dapat dihibahkan oleh Pemerintah Daerah kepada KemenkumHam RI wilayah kaltim agar pengelolaan aset dan pembangunan rutan dapat berjalan lebih cepat mengingat syarat pemenuhan fasilitas rutan harus berstatus kepemilikan langsung aset KemenkumHam RI dibawah kakanwil Kaltim.

Sementara itu Bupati AGM dalam audiensinya menyampaikan dukungan dan menyambut baik sinergitas antar instansi oleh jajaran KemenkumHam wilayah Kaltim terkait perpanjangan pinjam pakai lahan tanah dalam lanjutan pembangunan rutan atau lapas yang berlokasi di seputar wilayah Kabupaten PPU.

“Perpanjangan pinjam pakai lahan ini pemerintah daerah sangat menyambut baik dan mendukung penuh untuk diperpanjang dalam pembangunan rutan yang sebelumnya telah dilakukan serta dapat ditindak lanjuti pihak terkait yang menangani perpanjangan ini. Termasuk dapat selesai dalam waktu dekat dan cepat sehingga mendukung progres percepatan pembangunan rutan,” kata AGM.

Lanjut dikatakan AGM perpanjangan pinjam lahan ini salah satu komitmen pemerintah daerah dalam bersinergi dengan KemenkumHam RI Kaltim untuk mendukung sarana dan prasarana pemenuhan keterpaduan komponen penegakan hukum dan layanan prasarana hukum bagi masyarakat.

Terkait hibah kedepan diperlukan tindak lanjut bersama antara pemerintah daerah, KemenkumHam wilayah Kaltim serta mendapat persetujuan jajaran DPRD agar semuanya dapat berjalan dengan baik sebagai salah satu syarat pemenuhan layanan hukum bagi masyarakat PPU,” pungkas AGM.

Sumber : Humas 13/ Indra

Editor    : Hamaruddin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here