Digelar Virtual, Muscab Hipmi di PPU Diklaim Tak Sah

0
387

HARIANPPU.ONLINE,PENAJAM- Pasca digelarnya Musyawarah Cabang (Muscab) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) secara virtual, pada senin, (7/9/2020) kemarin.

Aksi penolakan terhadap hasil muscab tersebut kian timbul di permukaan, khusunya di kalangan kepengurusan lama dan anggota Hipmi Kabupaten PPU yang mengklaim muscab tersebut tak sah.

Pasalnya selain pelaksanaan yang terkesan dipaksakan diluar dari jadwal awal yang telah ditentukan, banyak anggota lama yang memiliki Hak suara tak dilibatkan.

Fungsionaris Hipmi 2017-2020 Kholis menerangkan, musyawarah secara virtual baru dilakukan di PPU. Padahal, daerah lain, seperti Berau, Kutai Barat, Bontang dan Kukar digulirkan secara tatap muka.

Selain itu ketika musyawarah digelar, pengurus dan anggota rata-rata dikabari malam hari bahkan ada yang subuh sebelum acara.

“Kami rata rata hanya diinfokan via WhatsApp, dan waktunya pun terbilang sangat tak normal kemudia dikatakan link zoom akan menyusul. Tapi sampai hari ini link yang dimaksud tidak pernah dikirim ke kami. Bahkan sampai musyawarah selesai dan langsung pelantikan,” terang Kholis.

Lanjut Kholis memaparkan, selama periode kepengurusan sebelumnya, ada 22 anggota yang sah dan punya hak memilih. Tapi dalam musyawarah yang bergulir secara virtual 16 di antaranya tidak dilibatkan. Sehingga pihaknya sepakat untuk mengajukan surat permohonan evaluasi kepada pengurus pusat dan Kaltim. Agar bisa jadi perhatian.

“Pasca mendapatkan info terkait hasil Muscab tersebut, kami langsung bergerak cepat. Saat ini kami akan bersurat kepada pengurus pusat dan Kaltim untuk dilakukan evaluasi, ” tegasnya

Pihaknya berharap, pengurus pusat dan Kaltim bisa mengevaluasi musyawarah yang sebelumnya bergulir secara kucing-kucing dan tertutup. Karena terkesan tidak melibatkan orang-orang yang notabenenya memiliki suara untuk memilih.

“Kalau perlu dibekukan dahulu dan ditinjau ulang,” harapnya.

Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Kompartemen bidang OKK Hipmi Kaltim Wibowo Mappatunru menyebut, bila memang ada hal yang tidak sesuai, dipersilahkan melayangkan surat langsung ke provinsi.

“Karena ada ketua umum dan, Sekum, dan Ketua OKK yang bisa dikonfirmasi,” jelasnya.

Lanjut dikatakannha, sebetulnya proses pemilihan sudah berlangsung sejak Maret. Namun ditunda karena ada himbauan dari pusat agar tidak digelar selama pandemi kala itu. Kemudian dikarenakan pengurus Hipmi PPU sempat vakum. Jadi ditunjuk karateker dari Samarinda.

Dan disinggung soal jadwal, Wibowo mengaku jadwal yang masuk sebenarnya Tanggal 7 di PPU. Tetapi ingin dilaksanakan pada Tangal 8 September. “Namun dilarang, sehingga kembali ke Tanggal 7. Karena semua sudah terjadwal, dari Tanggal 5 Berau, 6 Kubar-Mahulu, 8 Kutai Timur, 10 Kutai Kartanegara,” paparnya.

Dia melanjutkan, ketimbang agenda di PPU tidak digelar, maka dilakukan secara virtual. Agar semua bisa hadir tanpa alasan. “Dari awal memang pengurus provinsi menyarankan virtual karena bolak-balik cukup menghabiskan waktu,” pungkasnya. (Adv)

Reporter : Muhammad Yusfa

Editor     : Riadi Saputra

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here